Selamat Datang di Website Widyaiswara Kemendagri

Sabtu, 31 Mei 2014

Setda Kabupaten Padang Lawas Gelas Sosialisasi Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemkab Padang Lawas

Apa Kabar Sidumpuan, Sibuhuan - Dalam rangka persiapan pembentukan kelembagaan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemkab Padang Lawas, Bagian Tata Pemerintah Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas menggelar acara Sosialisasi Penyiapan Pembentukan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di lingkungan Pemkab Padang Lawas pada Jum’at (16/5), bertempat di Aula Kantor SKPD Terpadu Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Acara sosialisasi Penyiapan Pembentukan PATEN di buka secara resmi oleh Wakil Bupati Padang Lawas drg. AHMAD ZARNAWI PASARIBU, Cht. Sosialisasi ini diikuti sejumlah peserta yang terdiri dari SKPD di Palas, serta para camat dan Sekretaris Camat di 12 Kecamatan di Palas.

Adapun narasumber dalam acara sosialisasi tersebut dari Biro Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, yang menyampaikan materi sosialisasi Penyiapan Pembentukan PATEN.

Sebagaimana dituturkan dalam kesempatannya, Plt. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Palas, Arjusli Fahri Siregar mengatakan, “Sosialisasi ini digelar berhubungan akan dilaksanakannya sosialisasi pembentukan sistem kelembagaan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN).

Sosialisasi ini meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah. Perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik. Sosialisasi ini berdasarkan Permendagri Nomor 4 tahun 2010 tentang pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan, “katanya.

“Tujuan dilaksanakan sosialisasi PATEN ini untuk memberikan pembekalan kepada SKPD dan para camat di 12 Kecamatan di Palas tentang pendelegasian sebagian wewenang di bidang perizinan dan bidang non perizinan. Serta sarana strategis dalam meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, “pungkasnya.



Jumat, 30 Mei 2014

APBD Kabupaten Karo Belum Ketuk Palu, Roda Pemerintahan Terhenti

JPNN, Jakarta - Belum ditetapkannya APBD Karo Tahun 2014 tidak hanya berdampak pada roda pemerintahan yang harus dijalankan Pemkab Karo. DPRD Karo juga dipastikan terimbas secara signifikan.

Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga, Reydonnyzar Moenek mengatakan, dengan belum ditetapkannya APBD maka secara otomatis anggaran belanja kegiatan dan program DPRD Karo juga tidak bisa dicairkan.

"Belanja kegiatan DPRD, juga belanja program, dilarang dikeluarkan. Yang boleh dicairkan hanya anggaran untuk gaji dan operasional kantor. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 46 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah," ujar Donny, panggilan Reydonnyzar, kepada JPNN kemarin (16/5).

Sama dengan DPRD, pihak Pemkab Karo juga hanya boleh mencairkan anggaran untuk belanja wajib, seperti gaji. Itu pun harus dipayungi Peraturan Bupati tentang pengeluaran APBD mengahului penetapan perda APBD. Hal ini sudah diatur di pasal 49 PP Nomor 58 Tahun 2005.

Meski demikian, lanjut mantan kapuspen kemendagri yang juga pakar pengelolaan keuangan daerah itu, bukan berarti roda pemerintahan di Karo menjadi terhambat. "Karena ada tim anggaran pemda yang dikoordinasikan oleh sekda. Roda pemerintahan harus tetap jalan, pelayanan kepada masyarakat harus tetap jalan," ujar Donny.

"Jadi, silakan belanja wajib keluarkan dengan peraturan bupati karena itu dijamin undang-undang," cetus birokrat yang ikut seleksi calon sekjen kemendagri itu.

Namun, lanjutnya, kondisi ini tidak boleh dibiarkan belarut-larut. Karenanya, kemendagri meminta Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho untuk mengatasi persoalan di Kabupaten Karo ini, terutama terkait belum ditetapkannya APBD 2014.

"Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah harus memberikan asistensi, supervisi, dan fasilitasi," ujar Donny.

Dia juga mengingatkan kalangan pemkab dan DPRD untuk bisa memisahkan antara proses politik pemakzulan Bupati Karo, Kena Ukur Surbakti, dengan proses administrasi pemerintahan.

"Proses politik yang masih bergulir terkait pemakzulan, harus kita hormati, namun proses administrasi tidak boleh terkendala. Proses administrasi tidak boleh tersandera oleh proses politik," saran pria berkumis tebal itu.


Kamis, 29 Mei 2014

Temu Nasional PNPM Undang Seratus Tokoh Inspiratif

Antaranews, Jakarta - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri kembali menggelar perhelatan Temu Nasional dengan menghadirkan seratus tokoh penggerak perubahan dari seluruh Indonesia.

"Seratus tokoh ini adalah pemenang PNPM yang berhasil mewujudkan mimpi mereka, dan diharapkan dapat menyampaikan pengalaman dan memberikan inspirasi, sehingga PNPM tidak hanya mengenai infrastruktur," kata Deputi Koordinasi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Sujana Royat di Jakarta, Sabtu.

Seratus tokoh ini diundang karena dianggap sebagai penggerak permberdayaan yang dapat menyampaikan pengalaman dan aspirasi kepada pemerintah.

Sujana yang juga merupakan Ketua Pokja PNPM Mandiri juga menyampaikan bahwa seratus tokoh inspiratif ini merupakan warga penerima manfaat program dari seluruh pelosok negeri, yang beberapa diantaranya adalah warga dari daerah terpencil dan terpinggirkan.

"Namun mereka berhasil berdaya berkat PNPM. Tidak hanya itu mereka juga mampu untuk membuktikan adanya nilai-nilai yang patut diteladani," kata Sujana.

Temnas PNPM merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Pengendali PNPM Mandiri dan bekerjasama dengan kementerian atau lembaga pelaksana PNPM Mandiri.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri, Tarmizi A.Karim menyampaikan bahwa PNPM Mandiri telah terbukti berguna untuk masyarakat dalam menujudkan keinginan mereka sendiri.

"Hal ini merupakan modal dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa," ujar Tarmizi.



Rabu, 28 Mei 2014

DPRD Bontang Datangi Kemendagri Konsultasikan Raperda Penyertaan Modal Pemkot ke Perusda AUJ

Kaltimpost, Bontang - Langkah prudent dilakukan Komisi II DPRD Bontang, dengan mengkonsultasikan penyertaan modal Pemkot Bontang pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa (Perusda AUJ) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Kamis (8/5) kemarin.

Tujuan mereka agar rancangan peraturan daerah (raperda) penyertaan modal yang saat ini sedang dalam pembahasan antara DPRD dengan pemerintah, bisa diselesaikan secepatnya.

Sekretaris Komisi II Abdul Malik mengatakan, konsultasi yang dilakukan mereka kemarin untuk mendapatkan arahan dari pihak Kemendagri. Terutama mengenai beberapa pasal yang dianggap berhubungan dengan pencantuman data administrasi penyertaan modal yang telah dilakukan pemerintah ke pihak Perusda AUJ.

“Kami juga berkonsultasi mengenai redaksional yang ada dalam beberapa pasal di draf raperda,” kata dia, Kamis kemarin.
Dalam konsultasi yang diikuti seluruh anggota Komisi II tersebut, Abdul Malik bersuara mengajak tim penyusun perda dari pemerintah bisa diajak berkoordinasi secara maksimal. Sehingga tidak ada kendala dalam penyusunan raperda.

“Kami berharap pembahasan kali ini raperda bisa dituntaskan. Materi raperda telah kami konsultasikan ke Kemendagri setelah sebelumnya kami bahas dengan pemerintah,” terang politikus PKS tersebut.

Sementara, anggota Komisi II Hartoyo menyampaikan konsultasi yang dilakukan perlu untuk menyelaraskan beberapa pemikiran yang masih diperlukan, sehingga penyusunan raperda bisa menjadi landasan untuk payung hukum penyertaan modal yang telah dilakukan.

“Raperda ini kami inginkan bisa menyelesaikan persyaratan administrasi terkait penyertaan modal ke Perusda AUJ,” jelasnya.

Kelanjutan dari konsultasi ke pihak kementerian, disebutnya akan jadi bahan pembahasan antara Komisi II dengan tim asistensi pemerintah.

“Kami telah mencatat beberapa masukan sebagai bahan merevisi draf raperda. Beberapa arahan saat konsultasi akan kami koordinasikan di pertemuan dengan pemerintah selanjutnya,” pungkasnya.



Selasa, 27 Mei 2014

Kemendagri Serahkan Tambahan 3,2 Juta Pemilih Baru Pada Pilpres 2014

Tempo, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik mengatakan Kementerian Dalam Negeri telah menyerahkan data penduduk yang berusia 17 tahun pada 9 April hingga 9 Juli 2014. Tambahan pemilih baru itu mencapai 3,2 juta. "Nantinya akan dimasukkan dalam daftar pemilih sementara (DPS)," ujarnya di kantornya, Jakarta, Senin, 12 Mei 2014.

Menurut Husni, KPU sedang memproses penerbitan daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilihan presiden mendatang. Proses ini dikerjakan sejak 10 April dan berakhir 31 Mei mendatang. DPT nantinya berasal dari DPS pemilu presiden yang telah terverifikasi di tingkat Panitia Pemungutan Suara, kabupaten/kota, dan provinsi. Data ini, kata dia, dari DPT pemilu legislatif ditambah dengan daftar pemilih khusus (DPK) dan DPK tambahan.

Anggota KPU, Hadar Nafis Gumay, mengatakan DPS hasil perbaikan sudah diumumkan di tingkat PPS untuk diverifikasi. Dalam tahapan pemutakhiran yang diterbitkan KPU, perbaikan DPS dirampungkan PPS paling lambat 17 Mei mendatang. (Baca: KPU Yakin Sengketa MK Berkurang).

Selanjutnya, KPU akan menyusun DPT dan diserahkan ke KPU tingkat kabupaten/kota hingga 24 Mei 2014. Proses selanjutnya adalah rekapitulasi DPT di KPU provinsi dan ditargetkan selesai 27 Mei. Sedangkan penetapan DPT tingkat nasional dilakukan 28-31 Mei.

Pada pemilihan legislatif yang dilaksanakan April lalu, KPU mengikutsertakan 185,59 juta pemilih terdaftar. Menurut KPU, terdapat 124,97 juta pemilih yang menggunakan haknya. Angka itu setara dengan tingkat partisipasi sebesar 68 persen.



Senin, 26 Mei 2014

Akan Kemana Hak Pilih TNI dan Polri pada Pemilihan Presiden 2014

Antaranews, Jakarta - Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri Tanribali Lamo, Senin mengatakan usulan penggunaan hak pilih anggota TNI dan Polri dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 menunggu putusan Mahkamah Konstitusi.

"Usulan itu kami masukkan ke draf Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Pilpres, sementara menunggu putusan atas gugatan di Mahkamah Konsititusi," kata Tanribali Lamo di Jakarta.

Dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden disebutkan bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI tidak menggunakan haknya untuk memilih dalam Pilpres 2009.

Kemudian lanjut Tanribali, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko telah mengirimkan surat kepada Ketua MK Hamdan Zoelva agar MK mempertimbangkan netralitas anggota TNI dan Polri untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.

"Surat Panglima TNI kepada Ketua MK itu meminta agar MK mempertimbangkan agar anggota TNI-Polri tetap tidak mencoblos dalam Pemilu," katanya.

Oleh karena itu, dalam draf Perppu Pilpres 2014 perlu dilakukan penyesuaian terhadap UU Pilpres dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

"Pasal 260 (UU Pilpres) bunyinya berlaku untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009. Maka nanti pasal itu diperbaiki, jadi anggota TNI-Polri tidak memiliki hak memilih sampai Pilpres 2014," jelasnya.

Sementara itu, draf Perppu Pilpres sudah disampaikan kepada Sekretariat Negara (Setneg) setelah dilakukan sejumlah pembahasan antara Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kemendagri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Pasal-pasalnya sudah jelas dan sudah hampir final dan kami juga sudah bicara ke Setneg (Sekretariat Negara). Kami upayakan secepatnya agar bisa dijadikan pedoman bagi KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk diterbitkan PKPU-nya," kata Tanribali.

Keempat hal lain yang diusulkan dalam draf Perppu tersebut terkait teknis pemungutan suara, pengaturan kebijakan daftar pemilih, pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri dan tata cara penghitungan perolehan suara secara berjenjang.

Di UU Pileg mekanisme pemungutan suara dilakukan dengan cara mencoblos, sedangkan di UU Pilpres masih menggunakan metode mencontreng. Kemudian dalam UU Pileg KPU menyusun daftar pemilih khusus (DPK) untuk mengakomodir pemilih yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Selain itu, dalam UU Pilpres tidak diatur mengenai pelaksanaan pemungutan suara awal atau "early voting" bagi warga Negara Indonesia (WNI) pemilih di luar negeri, seperti halnya pelaksanaan Pileg.

Terakhir, KPU menyusun mekanisme rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS) hingga Pusat pada Pileg. Dalam UU Pilpres, mekanisme penghitungan perolehan suara secara berjenjang tersebut belum diatur.



Minggu, 25 Mei 2014

10.000 Pemilih Pemula Wonogiri Jadi Pemilih pada Pilpres 2014

Timlo, Wonogiri -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri memperoleh data terkait pemilih baru dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam helatan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 pada 9 Juli mendatang. Disebutkan, hampir 10.000 pemilih pemula akan menjadi pemilih baru dalam Pilpres di Wonogiri mendatang.

“Nanti kami akan melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) terlebih dahulu, apa benar para pemilih pemula itu nanti sudah berumur 17 tahun dan mungkin sudah menikah, sekaligus mencocokkan tanggal lahir mereka,” terang Ketua KPU Wonogiri, Mat Nawir (11/5).

Ribuan pemilih pemula tersebut akan ditambahkan dengan pemilih yang sudah ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pileg serta daftar pemilih khusus untuk mengikuti pencoblosan dalam Pilpres 2014 pada 9 Juli mendatang. Jumlah DPT Pileg 2014 di Wonogiri mencapai 904.133 sedang daftar pemilih khusus berjumlah 319 pemilih.

“Saat ini kita sedang melaksanakan Coklit Daftar Sementara Hasil Perbaikan(DPSHP) dan pada tanggal 13-19 Mei hasil DPSHP akan diumumkan dengan ditempel di tingkat TPS. Dipersilakan masyarakat memberi masukan tentang hasil DPSHP ini mulai 19-26 Mei,” kata. anggota Komisioner KPU Wonogiri, Bambang Tetuko.



Sabtu, 24 Mei 2014

Kemendagri Perketat Pemekaran Daerah Otonomi Baru

Republika, Jakarta - Kemendagri akan memperketat upaya pemekaran dengan mengusulkan adanya daerah persiapan. Ada rentang waktu lima tahun mengevaluasi daerah tersebut sebelum ditetapkan sebagai DOB (daerah otonom baru).

Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Djohermansyah Djohan mengatakan, akan memasukan usulan tersebut dalam naskah RUU Pemda. Daerah persiapan merupakan cara mengantisipasi DOB gagal terbentuk.

"Persoalan pemekaran daerah harus diatur secara ketat. Dengan begitu tidak terjadi pemekaran secara liar," kata Djohermansyah kepada Republika saat dikonfirmasi, Rabu (7/5).

Dia menambahkan, daerah persiapan merupakan masa transisi sebelum ditetapkan sebagai DOB. Lama daerah persiapan adalah selama lima tahun, setelah itu baru ada evaluasi. Kalau daerah tersebut tidak punya potensi, maka digabungkan kembali dengan induk.

Menurut dia, untuk memastikan daerah siap atau tidak, kemendagri selalu berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2007. Serta desain besar penataan daerah dan hasil kajian DOB. Namun di RUU Pemda, ketentuan tersebut akan menjadi dasar hukum yang legal.

"Jadi ada aturan yang melihat apakah daerah itu bisa mekar atau tidak. Ini untuk perbaikan ke depan," ujar dia.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng mengatakan, selama masa transisi, daerah yang hendak mekar harus menunjukan manajemen pengelolaan pemerintah yang mandiri. Jadi bukan hanya syarat administrasi.

"Persoalan persyaratan harus sudah selesai sebelum menjadi daerah persiapan. Daerah persiapan harus mempersiapakan kinerja. Ketika sudah menjadi DOB, tata kelola pemerintah sudah bagus," kata Robert.