Selamat Datang di Website Widyaiswara Kemendagri

Kamis, 11 September 2014

Basis Akrual Untuk Akuntansi Pemerintahan

PPA FEUI, Jakarta - Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku dewasa ini menggunakan basis kas menuju akrual (cash towards accrual). Namun menjelang akhir tahun 2010 terdapat wacana pengajuan rancangan peraturan pemerintah yang akan mengubah basis SAP menjadi akrual penuh. Diperkirakan basis akrual ini akan mulai diterapkan untuk periode pelaporan keuangan tahun 2011 dan mungkin diberlakukan penuh untuk tahun anggaran 2015.

Perubahan tersebut sesuai dengan amant Ketentuan Peraturan Peralihan pasal 36 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ditetapkan. Penggunaan basis akrual penuh juga sesuai dengan basis akuntansi yang dianut dalam International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).

Dalam akuntansi untuk perusahaan komersil, penggunaan basis akrual diyakini akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan. Oleh sebab itu, penggunaan basis akrual penuh dalam standar akuntansi pemerintahan juga diharapkan dapat memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan dan pengguna laporan keuangan instansi pemerintah.

Apakah memang demikian? mengingat sifat usaha instansi pemerintahan sangat berbeda dibandingkan perusahaan komersil. Selain itu para pemangku kepentingan utamanya, seperti pemerintah sendiri, anggota DPR, maupun LSM, lebih fokus pada aspek anggaran yang disusun berdasarkan basis kas dibandingkan pada Laporan Keuangan yang berbasis akrual. Apakah anggaran yang disusun berdasarkan basis akrual lebih relevan dibandingkan anggaran berbasis kas?

Christiaens dan Rommel (2008) berpendapat bahwa basis akrual hanya tepat digunakan dalam instansi pemerintahan yang memiliki sifat usaha komersil. Menurut mereka basis akrual tidak akan sukses diterapkan pada instansi pemerintahan yang murni menjalankan fungsi pelayanan publik. Penerapan kerangka akuntansi berbasis akrual yang berlaku di entitas komersil kepada entitas pemerintahan.

Penyusunan anggaran berbasis akrual juga merupakan masalah tersendiri, selain dimensi politik yang kental dalam aktifitas instansi pemerintahan. Studi sebelumnya oleh Plummer, Hutchison, dan Patton (2007), dengan menggunakan sampel sebanayak 530 distrik sekolah di Texas, menemukan bukti bahwa informasi berbasis akrual tidak lebih informatif dibandingkan informasi yang disajikan dengan menggunakan basis akrual-modifikasian. Studi lain oleh Vinnari dan Nas (2008) menunjukan adanya potensi manajemen laba pada instansi pemerintahan ketika pelaporannya menggunakan basis akrual.

Tiga studi di atas setidaknya mengingatkan bahwa terdapat kemungkinan sisi negatif atau kegagalan penerapan basis akrual dalam akuntansi pemerintahan. Namun demikian terdapat juga beberapa studi yang menunjukan keunggulan informasi keuangan pemerintahan yang disajikan dengan menggunakan basis akrual, seperti studi Kober, Lee, dan Ng (2010) di Australia. Selain itu, semakin banyak juga negara yang menggunakan basis akrual dalam pelaporan keuangannya, seperti Kanada, Inggris, Amerika Serikat, Spanyol, dan lainnya.

Namun ada juga studi yang menunjukan bahwa keberadaan informasi anggaran berbasis kas dan laporan keuangan berbasis akrual pada instansi pemerintahan dapat saling melengkapi, seperti studi Anessi-Pessina dan Steccolini (2007) di Italia. Pada akhirnya perbedaan hasil studi ini menunjukkan bahwa sebaiknya penerapan basis akrual dalam SAP dipersiapkan dengan matang dan perlu dikaji secara periodik agar manfaat yang diharapkan dari perubahan basis ini dapat diperoleh secara optimal.

Oleh: Yan Rahadian, SE, MSi.Ak, CSRS
PPA FEUI


Jumat, 08 Agustus 2014

Usulan 87 Daerah Otonomi Baru, Mendagri Akan Lebih Selektif

JPNN, Jakarta - Rencana pembentukan 87 daerah otonomi baru (DOB) yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun ini dinilai membebani APBN.  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta agar pengajuan pemekaran daerah dilakukan dengan serampangan.

Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, pemerintah akan selektif untuk menyetujui rencana pembentukan 87 daerah pemekaran yang diajukan parlemen. Selain membebani dana APBN, dia juga khawatir bahwa bertambahnya daerah baru hasil pemekaran akan membebani tugas pemerintahan selanjutnya.

"Kita berharap ini sangat selektif. Jangan terlalu jor-joran (berlebihan). Kasihan ke kabinet berikutnya," kata Gamawan kepada Jawa Pos, Rabu (30/7).

Gamawan mengatakan, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyalurkan dana perimbangan atau dana transfer ke daerah sebesar 32 persen dari dana APBN.  Besaran APBNP 2014 mencapai sekitar Rp 1.876 triliun. Dengan demikian dana transfer daerah mencapai sekitar Rp 600 triliun.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) baru-baru ini, pemerintah juga wajib mengalokasikan anggaran desa. Anggaran tersebut besarannya 10 persen yang diambil dari dari dana perimbangan daerah.

Sementara itu, masih banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah akan makin membebani kas negara yang terbatas. Gamawan menyatakan, apabila jumlah daerah baru hasil pemekaran makin marak, akan memperburuk sistem manajemen keuangan daerah yang masih jauh dari sempurna.

Menurut dia, dana yang sudah dialokasikan dari APBN untuk daerah akan habis untuk membiayai pegawai pemerintahan.

"Lalu mana untuk rakyat" Kita kan mau sejahterakan rakyat," tutur mantan gubernur Sumatera Barat (Sumbar) tersebut.

Kendati demikian, Gamawan menyatakan bahwa pemerintah bersama DPR akan tetap melanjutkan pembahasan rencana pembentukan 87 daerah pemekaran tersebut. Namun, lanjutnya, pemerintah punya kriteria yang ketat untuk menyetujui daerah yang diajukan untuk menjadi daerah otonom.

"Ketika tidak memenuhi syarat tetap tidak akan kami loloskan. Kecuali jika tidak memenuhi syarat terus tidak kita loloskan itu salah. Kita tidak mau hanya sekedar mekar tapi tidak membawa kesejahteraan. Saya ingin lebih ketat lagi." bebernya.



Kamis, 07 Agustus 2014

Indonesia Masih Bermasalah dalam Pendataan Penyebab Kematian

Wakil Menteri Kesehatan RI Ali Ghufron Mukti (kanan)
Berita Satu, Jakarta - Wakil Menteri Kesehatan RI Ali Ghufron Mukti mengatakan, meski Indonesia sudah memiliki undang-undang tentang kependudukan, namun pencatatan kematian dan kelahiran yang sudah dilakukan ternyata belum bisa menggambarkan secara baik penyebab terjadinya kematian.

Pendataan penyebab kematian ini sangat penting untuk membantu menganalisis kesehatan masyarakat dan kebijakan kesehatan, seperti monitoring kemajuan dalam dalam mengatasi tantangan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs), serta membantu perencanaan pembangunan sektor kesehatan, sehingga dana yang digunakan bisa bersifat cost-effective.

“Kematian yang terjadi di fasilitas kesehatan hanya kurang dari 20 persen, sehingga kuantitas dan kualitas data penyebab kematian masih sangat kurang. Ditambah lagi dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya data penyebab kematian juga masih kurang,” kata Ali Ghufron Mukti di kantor Kementerian Kesehatan di Jakarta, baru-baru ini.

Untuk mengatasi masalah ini, lanjut Ali Ghufron, diperlukan kerja sama lintas sektor, baik sektor pemerintah maupun swasta. “Persoalan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri dan catatan sipil. Kementerian Kesehatan juga berperan penting dalam mengidentifikasi penyebab kematian,” lanjutnya.

Sejak 2013, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Global Fund (Health System Strengthening) sebetulnya telah mengembangkan “Sample Registration System" di 128 Kecamatan di seluruh Indonesia untuk mendapatkan "real-time outcome indicators of MDGs". Indikatornya meliputi Neonatal Mortality Rate, Infant Mortality Rate, Maternal Mortality Rate, dan Causes of Deaths.

Ali Ghufron mengatakan, uji coba di 128 kecamatan ini diharapkan bisa mewakili seluruh Indonesia dengan melibatkan tenaga kesehatan untuk mengumpulkan data kelahiran dan kematian, serta mengetahui penyebab terjadinya kematian.



Rabu, 06 Agustus 2014

Pemerintah Akomodir Agama Baha'i Sebagai Agama Resmi di Indonesia

Jaringnews, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri berencana memasukkan agama baru di Indonesia, Baha'i ke kolom KTP. Sebab Kementerian Agama sudah menetapkan agama itu sebagai agama baru.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku tengah menunggu keputusan resmi Kemenag. Terutama soal teknis pencantuman identitas pengikut Baha'i.

"Baha'i itu justru kita menunggu dari Kementerian Agama. Kalau Kemenag menyatakan itu masuk agama yang diakui, baru kita akomodir di KTP. Karena itu, saya sudah buat surat ke Kemenag. Karena itu kalau ada penambahan, silakan diinformasikan kepada kita. Karena di dalam KTP kolom agama itu hanya 6, kalau di luar itu kosong saja," kata Gamawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (25/7).

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin menjelaskan Baha'i sebagai agama baru di Indonesia. Lukman menjelaskan Baha'i merupakan agama dari sekian banyak agama yang berkembang di lebih dari 20 negara.

Baha'i adalah suatu agama, bukan aliran dari suatu agama. Pemeluknya tersebar di Banyuwangi ada 220 orang, Jakarta ada 100, orang, Medan 100 orang, Surabaya 98 orang, Palopo 80 orang, Bandung 50 orang, dan Malang 30 orang.

Lukman menegaskan  Baha'i adalah termasuk agama yang dilindungi konstitusi sesuai Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945. Berdasar UU 1/PNPS/1965 dinyatakan agama Baha'i merupakan agama di luar Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khonghucu yang mendapat jaminan dari negara dan dibiarkan adanya sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Saya berpendapat umat Baha'i sebagai warganegara Indonesia berhak mendapat pelayanan kependudukan, hukum, dan lain-lain dari Pemerintah," begitu kata Lukman kemarin.



Selasa, 05 Agustus 2014

Freeport Setujui Pakai Peralatan Kegiatan Operasi Produk Dalam Negeri

Metritvnews, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengaku sudah melakukan kesepakatan dengan PT Freeport Indonesia mengenai belanja peralatan kegiatan operasi yang menggunakan produk dalam negeri.

Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan anggaran belanja modal peralatan perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut telah mendekati US$1,5 miliar. Pihaknya telah meminta kepada Freeport agar memberikan master list kebutuhan peralatan operasi yang bisa disuplai dari dalam negeri.

"Saya sudah ada kesepakatan dengan Freeport. Mereka mau menggunakan produk dalam negeri. Saya lihat belanja peralatannya sangat besar. Kami sudah minta list (daftar) agar kami bisa sodorkan apa saja yang bisa dipasok dari dalam negeri," kata Hidayat di kantornya, Jakarta, Kamis (24/7/2014).

Hidayat menjelaskan, selama ini peralatan operasi Freeport berasal dari impor. Bila hal ini dimanfaatkan maka akan menjadi peluang bagi sektor industri untuk mendapatkan keuntungan.

"Otomatis pengembangan sektor industri pun bisa berjalan. Banyak peralatan yang sesungguhnya bisa diperoleh dari dalam negeri tanpa perlu diimpor," ujarnya.

Hidayat mengakui telah memberi instruksi kepada Dirjen Industri Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kemenperin Budi Darmadi agar melakukan pemetaan terhadap sektor industri dalam negeri yang bisa menyuplai kebutuhan peralatan Freeport.

Pihaknya memproyeksikan kesepakatan tersebut akan terealisasi pada 2015. Dia juga mengharapkan langkah awal dalam menggandeng perusahaan tambang besar ini bisa mendorong program pemerintah terkait Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negari (P3DN).

"Ini dimulai tahun depan. Kami berharap ini bisa mendorong dan menjadi upaya kami untuk menggenjot P3DN," tuturnya.



Senin, 04 Agustus 2014

Daftar Calon Menteri Kabinet Alternatif Usulan Rakyat Pemerintahan Baru Joko Widodo dan Jusuf Kalla

Kompas, Jakarta - Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo alias Jokowi mulai memikirkan penyusunan kabinet pemerintahannya bersama wakil presiden terpilih Jusuf Kalla. Rupanya, Jokowi terlebih dulu meminta pandangan publik sebelum menyusun kabinetnya.

Dalam akun resmi kubu Jokowi-JK di Facebook dengan nama Jokowi Center, publik diminta berpartisipasi dalam memberi pandangan mengenai siapa yang cocok menjadi pembantu presiden dan wakil presiden pada periode mendatang.

Dalam akun tersebut, diunggah lembaran yang diberi nama Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR). Tertulis, para relawan merasa perlu terus mengawal perjalanan politik Jokowi-JK dengan berbagai cara setelah dinyatakan sebagai pemenang pilpres.

Jokowi Center dan Radio Jokowi akhirnya memutuskan untuk ikut mengawal proses penjaringan nama-nama calon menteri yang dianggap layak oleh rakyat. Ada 34 daftar menteri yang dimintai pendapat. Masing-masing pos ada tiga calon. Ada pula opsi untuk mengisi sendiri nama tokoh di luar tiga calon yang ada.

Jokowi membenarkan bahwa langkah itu dilakukan timnya (baca: Lewat Facebook, Jokowi Minta Masukan Rakyat Siapa 34 Calon Menteri).

Berikut daftar nama tokoh yang masuk bursa calon menteri dalam KAUR:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan: Jenderal TNI Budiman; Jenderal TNI Dr Moeldoko; Jenderal TNI (Purn) Sutiyoso.

2. Menteri Koordinator Perekonomian: Chairul Tanjung; Prof Dr (HC) Dahlan Iskan; Gita Irawan Wirjawan.

3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat: Drs HA Muhaimin Iskandar, MSi; Dr Ir Kuntoro Mangkusubroto, MSIE, MSCE; Prof Dr Alwi Shihab.

4. Menteri Dalam Negeri: Dr Abraham Samad, SH, MH; Dr (HC) Agustin Teras Narang, SH; Prof Dr Pratikno, MSoc Sc.

5. Menteri Luar Negeri: Don K Marut, MA, M Phil; Drs Makmur Keliat, PhD; Dr Raden Mohammad; Marty Muliana Natalegawa, M Phil, BSc.

6. Menteri Pertahanan: Andi Widjajanto, S Sos, MSc; Mayor Jenderal (Purn) TB Hasanuddin; Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu.

7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM): Dr Artidjo Alkostar, SH, LLM; Prof Dr Saldi Isra, SH, MPA; Dr Zainal Arifin Mochtar, SH, LLM.

8. Menteri Keuangan: Prof Dr Hendrawan Supratikno; Dr Ir Raden Pardede, PhD; Agus Martowardojo.

9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): Dr Ir Arif Budimanta, MSc; Ir Luluk Sumiarso; Dr Ir Tumiran, M Eng.

10. Menteri Perindustrian: Anton Joenoes Supit; Dr Poempida Hidayatulloh, B Eng (Hon), PhD, DIC; Prof Dr Ir Tri Yogi Yuwono, DEA.

11. Menteri Perdagangan: Dr Mari Elka Pangestu, PhD; Soetrisno Bachir; Dr Sri Adiningsih.

12. Menteri Pertanian: Arif Wibowo; Prof Dr Bustanul Arifin; Dr Ir Iman Sugema, MSc.

13. Menteri Kehutanan: Prof Dr Ir Frans Wanggai; Dr Mohamad Prakosa; Dr Satyawan Pudyatmoko, MSc.

14. Menteri Perhubungan: Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim; Prof Dr Tech Ir Danang Parikesit M Sc; Ignasius Jonan.

15. Menteri Kelautan dan Perikanan: Prof Dr Ir Jamaluddin Jompa, MSc; Dr Kadarusman, PhD; Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri, MS.

16. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Rieke Dyah Pitaloka; Dr Rizal Sukma; Wahyu Susilo.

17. Menteri Pekerjaan Umum: Dr Bayu Krisnamurthi, MSi; Dr Ing Ilham Akbar Habibie, MBA; Tri Mumpuni Wiyatno.

18. Menteri Kesehatan: Prof Dr Fasli Jalal; dr Ribka Tjiptaning; Prof dr Ali Ghufron Mukti, MSc, PhD.

19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Prof Dr Abdul Munir Mulkhan; Dr Hilmar Farid; Yudi Latif, MA, PhD.

20. Menteri Sosial: Dadang Juliantara; Eva Kusuma Sundari; Ir Hasto Kristiyanto, MM.

21. Menteri Agama: Prof Dr Azyumardi Azra, MA; Drs H Lukman Hakim Saifudin; Siti Maulida.

22. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Garin Nugroho; Jeffrie Geovanie; Mira Lesmana.

23. Menteri Komunikasi dan Informatika: Drs Ferry Mursyidan Baldan; Nezar Patria, MA; Ir Onno W Purbo, MEng, PhD.

24. Menteri Sekretaris Negara: Maruarar Sirait, SIP; Ir H Pramono Anung Wibowo MM; Dr H Yuddy Chrisnandi, ME.

25. Menteri Riset dan Teknologi: Dr I Gede Wenten; Dr Eng Romi Satria Wahono, BEng, MEng; Prof Yohannes Surya, PhD.

26. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM): Abdul Kadir Karding, SPi, MSi; Dra Khofifah Indar Parawansa; Nusron Wahid, SS.

27. Menteri Pemberdayaan dan Perempuan-Anak: Lies Marcoes Natsir, MA; Nani Zulminarni, MA; Puan Maharani.

28. Menteri Lingkungan Hidup: Chalid Muhammad; Charlie Heatubun, PhD; Drs Ir Dodo Sambodo, MS.

29. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Dr Eko Prasojo; Ir Tri Rismaharini, MT; Agung Adi Prasetyo.

30. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal: Drs Akbar Faizal, MSi; Drs Andrinof Achir Chaniago, MSi; Indra Jaya Piliang, SS, MSi.

31. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional: Aviliani, SE, MSi; Faisal Basri, SE, MA; Dr Revrisond Baswir.

32. Menteri Perumahan Rakyat: Prof Rhenald Khasali, PhD; Prof Ir Suprihanto Notodarmojo, PhD; Mochamad Ridwan Kamil, ST, MUD.

33. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Dr Hendri Saparini; Dr Kurtubi; Emirsyah Satar.

34. Menteri Pemuda dan Olahraga: Adhie MS; Anies Rasyid Baswedan PhD; Herry Zudianto, SE Akt, MM.

Dalam memilih daftar nama calon-calon menteri itu, tim Jokowi-JK melakukan diskusi intensif dengan berbagai kalangan, seperti aktivis, intelektual, wartawan, dan juga para politikus.

"Nama-nama ini kami hadirkan dan Anda kami persilakan untuk memilihnya sebagai bagian dari laku politik," tulis mereka.



Minggu, 03 Agustus 2014

Akhiri Masa Jabatan, Mendagri Gamawan Fauzi Pamit pada Wartawan

JPNN, Jakarta - Masa jabatan pemerintahan SBY-Boediono akan usai 20 Oktober mendatang. Tentunya, jajaran kabinet sekarang juga demikian.

Nah, Mendagri Gamawan Fauzi pun jadi teringat lagu beken yang dibawakan Krisdayanti. "Seperti lagunya Krisdayanti, menghitung hari," ujar Gamawan saat memberikan sambutan pengantar acara buka bersama dengan kalangan wartawan yang biasa meliput di Kemendagri, kemarin (23/7).

"Saya percaya, ini adalah ramadan terakhir saya di kemendagri," imbuh pria yang wajahnya hampir mirip dengan aktor terkenal Ucok Hasyim Batubara alias Cok Simbara itu.

"Kita cukup sampai di sini. Oleh sebab itu, saya minta maaf kepada rekan-rekan wartawan apabila ada kekhilafan selama ini," ujarnya lagi.

Dia katakan, setelah dirinya, pasti lah akan ada sosok baru yang akan menggantikannya, menduduki kursi mendagri.

"Bisa dari (orang) luar kemendagri, bisa dari dalam," ujar menteri yang sangat dekat dengan kalangan jurnalis itu.

Dia pun berharap, penggantinya nanti kinerjanya lebih baik dibanding dirinya. Pria asal Sumbar itu berharap kinerja kabinet baru mendatang secara umum juga bisa lebih baik.

"Karena sesuatu yang lebih baik itu tanda adanya kemajuan," kata Gamawan.



Sabtu, 02 Agustus 2014

Pemerintahan Baru Joko Widodo dan Jusuf Kalla Siapkan Kabinet Profesional

Fajar, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi bergerak cepat setelah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemenang pemilu presiden (pilpres).

Jokowi memutuskan untuk tidak menunggu sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) guna mengundurkan diri dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta.

Rencananya, seusai Lebaran, Jokowi mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan gubernur DKI ke Kementerian Dalam Negeri. Jokowi berjanji fokus mempersiapkan pemerintahan setelah dilantik 20 Oktober mendatang.

"Saya tidak akan mengajukan cuti tambahan, nanti setelah Lebaran pokoknya (mengajukan pengunduran diri, Red)," ujar Jokowi saat ngantor di Balai Kota DKI Jakarta pada hari pertama kerja setelah cuti sebagai gubernur kemarin (23/7).

Setelah mundur, Jokowi bakal mulai menyiapkan menteri-menteri anggota kabinetnya dan mendetailkan rencana perampingan postur kabinet. Untuk itu, dia bakal membentuk tim transisi yang akan menangani seluruh masalah terkait postur kabinet dan program prioritas.

"Tim baru menyiapkan (postur kabinet). Kita akan melihat persoalan dan siapa yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Personel siapa saja, kalau sudah final, baru ke saya," katanya.    

Jokowi juga menyambut baik tawaran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bersama-sama membahas RAPBN 2015. Rencananya, Agustus mendatang pemerintah mengajukan RAPBN 2015 ke DPR.

Karena Jokowi-JK memiliki program prioritas yang harus diselesaikan tahun depan, RAPBN 2015 yang diajukan SBY ke DPR harus disesuaikan dengan program-program Jokowi-JK.

Terkait pemberitaan yang menyatakan bahwa dirinya akan memberikan kuota 20 persen kursi menteri kepada partai pendukungnya, Jokowi membantah. Meski mengakui ada menteri dari kalangan parpol, prioritas utamanya adalah profesionalisme.

"Saya akan berbicara dengan Pak Jusuf Kalla. Yang banyak adalah kalangan profesional. Saat ini baru perencanaan detail. Masih ada waktu sekitar 2,5 bulan lagi," kata Jokowi.

Gambaran tentang kabinet profesional juga diungkapkan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla. Dalam sambutannya di depan acara harlah PKB, JK menyinggung SDM kabinet yang tidak tertutup kemungkinan berasal dari partai. "Cuma, syarat kami yang pertama profesional," tegasnya.

Menurut JK, ajakan kepada parpol pendukung untuk bergabung di kabinet itu terkait dengan tujuan substansi partai yang tidak ada yang dibentuk untuk menjadi oposisi. "Oposisi itu kecelakaan saja, iya benar itu," kata JK yang disambut tepuk tangan hadirin.

Termasuk, JK menyinggung Partai Golkar yang pernah dipimpinnya. "Biasanya sih nanti gabung," ucap mantan ketua umum Partai Golkar tersebut.

Hingga saat ini partai pengusung dan pendukung Jokowi-JK sementara masih terdiri atas empat parpol di parlemen plus satu partai nonparlemen. Mereka adalah PDIP, Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura, dan PKPI.

Dalam perkembangan terakhir, sejumlah partai yang sebelumnya di kubu Koalisi Merah Putih pengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menunjukkan sinyal keinginan bergabung. Selain Golkar, Partai Demokrat dan PPP adalah dua partai yang beberapa petingginya sempat menunjukkan keinginan masuk ke koalisi Jokowi-JK.