Selamat Datang di Website Widyaiswara Kemendagri

Jumat, 02 Januari 2015

EXECUTIVE SUMMARY PROYEK PERUBAHAN OPTIMALISASI FASILITASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PENINGKATAN ETOS KERJA DAN KAPASITAS APARAT (PEKKA) DENGAN PELATIHAN MANDIRI STIMULASI TERFOKUS MASALAH (PM-STM)




 Latar Belakang

Kemendagri, Jakarta - Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagai pengganti Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) mengamanatkan bahwa Pembangunan Daerah pada hakekatnya merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Untuk tercapainya tujuan pembangunan daerah, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meinigkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, maka Pemerintah Daerah harus merumuskannya terlebih dahulu ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah, berbagai program dan kegiatan pada  dokumen perencanaan, terdiri dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD.

Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah (Dit. PPD) melaksanakan tugas strategis Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah di bidang keserasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah dengan fungsi penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan wilayah di seluruh Indonesia. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan optimal, aparat yang bernaung di Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah harus memiliki etos kerja dan kapasitas yang “mumpuni” untuk dapat berperan sebagai pembina dan fasilitator pemerintah daerah.

Kondisi saat ini, dengan kuantitas dan kualitas aparat yang terbatas membutuhkan sebuah instrumen yang dapat mendorong motivasi dan semangat dengan berlatih secara mandiri agar terwujud etos kerja dan kapasitas dalam upaya menciptakan organisasi berkinerja tinggi.

Inovasi
Dalam upaya mengoptimalkan tugas fasilitasi perencanaan pembangunan daerah, melalui Modul Pelatihan Mandiri Stimulasi Terfokus Masalah (PM-STM)  setiap aparat di lingkungan Dit. PPD diharapkan mampu untuk memahami, memperdalam dan mengimplementasikan 8  nilai etos kerja unggul, yaitu kerja harus dimaknai sebagai: Rahmat, Amanah, Panggilan Suci, Aktuallisasi, Ibadah, Kehormatan, Seni dan Pelayanan.

 Modul ini menawarkan langkah praktis untuk dapat menginternalisasi, mengkristalisasikan nilai-nilai tersebut ke dalam pribadi setiap aparat Dit.PPD sehingga tumbuh semangat dan motivasi untuk senantiasa membangun dan meningkatkan kapasitas di bidang perencanaan pembangunan daerah. Sehingga, pada akhirnya peran pembina dan fasilitator yang “dilakoni” oleh aparat Dit. PPD benar-benar “diakui” oleh klien (pemerintahan daerah dan stakeholders lainnya).


Pembentukan Tim efektif
Untuk merumuskan dan menghasilkan Modul PM-STM beserta rangkaian kegiatan yang menyertainya, telah dibentuk Tim Efektif yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Nomor 800-506/Kep/Bangda/2014 tanggal  8 Oktober 2014 tentang Penetapan Tim Kelompok Kerja Proyek Perubahan Optimalisasi Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Peningkatan Etos Kerja dan Kapasitas Aparat (PEKKA) pada Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan Pelatihan Mandiri Stimulasi Terfokus Masalah (PM-STM).Tim ini bekerja sejak 8 Oktober 2014 sampai Desember 2014. Diproyeksikan Tim ini akan menjalankan tugas dan fungsinya secara berkelanjutan.

Identifikasi Potensi Kendala/Masalah
Secara teknis tidak ditemukan adanya kendala yang berarti dalam perumusan Modul, baik dalam proses penjaringan isu strategis bidang perencanaan pembangunan daerah maupun dalam tahapan derivasi 8 nilai etos kerja ke dalam langkah-langkah praktis. Seluruh Tim memberikan kontribusi dan mendukung, termasuk stakeholder internal (di lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah) maupun eksternal (Pemerintah Daerah).

 Hal yang mungkin menjadi permasalahan adalah tidak adanya jaminan bahwa setiap aparat di Dit. PPD secara taat dan rutin melakukan proses pembelajaran secara mandiri. Hal lain adalah, dampak signifikan dari proses pembelajaran ini membutuhkan waktu yang relatif lama, sehingga diperlukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan yang terus menerus dari Ketua Pokja.

Milestones Proyek Perubahan
Untuk sampai pada harapan yang dituju, yaitu optimalisasi fasilitasi perencanaan pembangunan daerah, terdapat beberapa tahap dan langkah strategis yang dilakukan, yaitu:Jangka Pendek (6 Oktober – 6 Desember 2014) meliputi langkah-langkah/kegiatan: 1) IdentifikasI /konsultasi, 2) Pembentukan Tim, 3) Penjaringan isu (di Pusat dan Daerah), 4) FGD dan konsolidasi, 5) Penyusunan Modul, 6) Penyiapan SOP PM-STM, 7) Pelatihan/Sosialisasi Modul PM-STM, 8) Evaluasi PM-STM dan 9) Surat Edaran pelaksanaan langkah-langkah PM-STM.

Jangka Menengah (Januari 2015 – Desember 2015) meliputi kegiatan: 1) Internalisasi PM-STM di Dit. PPD, 2) Evaluasi pelaksanaan, dan 3) Penyempurnaan Modul PM-STM sesuai kebutuhan Direktorat. Jangka Panjang (Januari 2016 dan seterusnya) meliputi kegiatan:1)  Penyiapan SE Dirjen ttg Penerapan PM-STM, 2) Penerapan PM-STM di Ditjen Bina Bangda, dan 3) Monitoring dan evaluasi PM-STM

Capaian dan Evaluasi
Seluruh langkah dan kegiatan pada tahapan jangka pendek telah dicapai. Hal yang paling pokok dari rangkaian kegiatan Tahapan Jangka Pendek adalah terumuskan dan tersosialisasikannya Modul PM-STM.

Hasil evaluasi pasca sosialisai kepada seluruh peserta ( 50 orang di lingkungan Dit. PPD) diperoleh gambaran sebagai berikut:
Ø  24% peserta menyatakan belum pernah tahu ttg etos kerja yang dicantumkan dalam Modul, dan 76% menyatakan pernah membaca etos kerja,62 % menyatakan bahwa  Modul PM-STM telah dimodifikasi dengan lebih praktis untuk menginternalisasikan nilai etos kerja;
Ø  Seluruh responden (100%) menjawab: Modul PM-STM memberikan pengkayaan referensi untuk mendorong etos kerja aparat dalam mendukung tugas dan fungsi di Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah;
Ø  58% responden menjawab bila seluruh langkah dalam Modul diterapkan, maka akan dapat meningkatkan kinerja organisasi (Dit. PPD) secara signifikan;
Ø  40% responden menyatakan dapat MENGINTERNALISASIKAN etos kerja dan peningkatan kapasitas dalam waktu kurang dari enam bulan, 32% menyatakan antara 6 bulan sampai satu tahun, dan 28% dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. 







Kesimpulan
1.       Direktorat Perencaaan Pembangunan Daerah sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap baik dan buruknya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah harus ditempati/diisi oleh aparat yang memiliki etos kerja unggul dan kapasitas yang “mumpuni” di bidangnya.
2.       Modul Pelatihan Mandiri Stimulasi Terfokus Masalah (PM-STM) adalah sebuah jawaban untuk mendorong setiap aparat di lingkungan Dit. PPD ( dan untuk jangka panjang di Ditjen Bina Bangda) agar tergerak hatinya untuk menggali dan mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki guna mewujudakan organisasi berkinerja tinggi di Dit. PPD (dan Ditjen Bina Bangda).
3.       Keberhasilan Proyek Perubahan melalui PM-STM sangat ditentukan pada keberlanjutan implementasi langkah-langkah yang ditawarkan dalam penyelenggaraan tugas sehari-hari, sehingga diperlukan komitmen bersama untuk senantiasa menerapkan instrumen ini sebagai wujud organisasi pembelajaran di Ditjen Bina  Bangda. Kecuali itu, instrumen ini mendukung program nasional yang diusung Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk melakukan revolusi mental.

Oleh                : Ir. Suprayitno, MA.
Coach             : M.Yusuf, S.Sos, M.Si.
Mentor             : Hasiholan Pasaribu, SE, MPKP.
Angkatan         : Ke-01 (2014)


Strategi Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Biro Hukum Melalui Inovasi Birokrasi yang Terukur, Cepat dan Profesional

Kemendagri, Jakarta - Secara strategis Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri merupakan Pemrakarsa Utama dalam Birokrasi yang terkait dengan kegiatan evaluasi, penetapan, pengesahan dan pembatalan dari peraturan-peraturan yang akan diterbitkan daerah berupa Peraturan Daerah (Perda), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Peraturan DPRD.

Selain itu peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri yang dibuat dan diprakarsai oleh komponen lain yang ada di Kementerian Dalam Negeri semua itu harus mendapatkan kajian apakah Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud sudah sesuai dengan prosedur, substansi dan kewenangan, yang semua itu harus mendapat paraf koordinasi dari Biro Hukum dengan waktu maksimum adalah 7 (tujuh) hari kerja.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5587 yang diundangkan Tgl 02 Oktober 2014), dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimana diatur mengenai waktu proses dokumen.

Selain daripada itu Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum mempunyai peran yang sangat strategis dalam hal menangani sengketa atau gugatan yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri baik yang ditujukan melalui Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. dimana untuk Pengadilan Mahkamah Konsitusi, Menteri Dalam Negeri bertindak selaku Kuasa Hukum Presiden RI dalam hal menyampaikan ataupun membacakan secara tertulis Keterangan Presiden terkait dengan pengujian Undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut terlihat bahwa Fungsi kontrol dalam Biro Hukum menjadi sangat penting dan strategis, karena Biro Hukum dituntut untuk memastikan bahwa waktu proses dokumen baik evaluasi maupun klarifikasi harus dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dengan kualitas hasil yang tepat.

Untuk mengantisipasi hal tersebut dibutuhkan suatu tools yang tepat dalam melakukan kontrol terhadap proses dokumen yang dikerjakan di Biro Hukum sebagai upaya memenuhi target waktu penyelesaian dan kualitas kinerja serta tanggung jawab masing-masing Aparatur Sipil Negara sehingga dapat termonitor secara akurat.

Seiring dengan Visi Biro Hukum, yaitu “Menjadi yang terdepan dalam pembentukan pranata hukum yang sejalan dengan otonomi daerah”, maka dibutuhkan sikap profesional dan peran aktif  dari setiap staf yang ada di Biro Hukum didalam melakukan pekerjaannya. “Menjadi Yang terdepan”, harus memenuhi minimal 3 unsur, yaitu Kecepatan waktu, Kualitas Analisis dan Pelayanan yang baik terhadap stakeholdernya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dibuatlah suatu proyek perubahan dengan topik Strategi Peningkatan Fungsi Kontrol dalam upaya melakukan inovasi Birokrasi sebagai bagian dari perubahan budaya kerja dan perubahan pola kerja yang terukur dan profesional yang bertujuan untuk mengantisipasi potensi masalah dan upaya untuk menjadikan Biro Hukum “Menjadi Yang terdepan”, dalam pembentukan pranata hukum yang sejalan dengan otonomi daerah”.

Proyek perubahan ini dilakukan dalam rangka mendukung upaya reformasi birokrasi dan perubahan paradigma terhadap organisasi Pelayanan Publik untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap stakeholdernya sebagai bagian dari Penerapan Good Corporate Governance sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) serta Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Untuk itu ada 3 tahapan kegiatan besar yang sudah dicapai sesuai dengan kurun waktu yaitu :

1.       Tahap ke 1 (Jangka Pendek) yaitu Pembuatan Infrastruktur dengan melakukan analisis atas flow proses (SOP) dan dokumen yang sudah ada, termasuk pembuatan team efektif dengan Surat Tugas No 094/544/SPT/BHK/X/2014, pemilihan Petugas Pemberi Informasi dengan Surat Tugas No No 094/566/SPT/BHK/X/2014 dan membuat draft Kartu Kendali (Routing Slip) yang efisien dan mudah untuk diimplementasikan.

2.       Tahap ke 2 (Jangka Menengah) yaitu Implementasi Kartu Kendali dan Penggunaan Petugas Pemberi Informasi, termasuk didalamnya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Penggunaan Kartu Kendali (Routing Slip) dan pemberdayaan petugas pemberi informasi.

3.       Tahap ke 3 (Jangka Panjang) Analisis pemberlakuan Sistem Komputerisasi dengan melakukan koordinasi dan pembuatan sistem Komputerisasi terhadap proyek perubahan ini dengan Bagian IT system. Pada saat ini sudah dilakukan sosialisasi melalui Website Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri yaitu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dengan alamat HTTP://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/

Kesimpulan

Proyek Perubahan ini menunjang perubahan budaya Birokrasi Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri menuju kearah yang lebih baik, karena proyek perubahan ini secara strategis berperan sebagai trigger di dalam merubah Budaya Birokrasi didalam hal Pelayanan Biro Hukum terhadap stakeholdernya dimulai dari unsur paling bawah ke unsur atas (bottom up).

Oleh               : Erma Wahyuni, SH, M.Si
Coach                        : M. Yusuf, S.Sos, M.Si
Mentor                        : Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, SH, MH

Angkatan       : Ke-01 (2014)

Senin, 15 Desember 2014

Pembangunan Sistem Pengelolaan Informasi Geospasial Terpadu Menuju ‘One Map’ Badan Informasi Geospasial (BIG)

Kemendagri, Jakarta - Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) telah berubah menjadi Badan Informasi Geospasial. Perubahan ini sampai sejauh ini terkesan hanya perubahan nama, tetapi pola dan budaya kerjanya masih sama, tidak berusaha untuk memfokuskan pada apa yang menjadi tuntutan dalam peraturan perundangan, walaupun sudah melewati masa-masa transisi selama 2 tahun.

Informasi gospasial dasar (IGD) yang diselenggarakan oleh BIG merupakan basis pembangunan informasi geospasial tematik (IGT) yang diselenggarakan oleh instansi lain baik pusat maupun daerah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya (UU IG Nomor 4/2011). Oleh karena itu pembangunan IGD harus benar-benar solid, dan terhindar dari permasalahan tumpang tindih karena dikeluarkan lebih dari satu versi oleh dua atau lebih pusat teknis.Sebagai ujung tombak dalam penyebarluasan IG melalui Ina-Geoportal (http://tanahair.indonesia.go.id), Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan IG (PPPIG) sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan langkah inovatif yaitu:

1)    Membangun mekanisme kerja untuk mengubah bisnis proses penyelenggaraan IG dari sektoral/indivudual menjadi institusional (individual à enterprise workflow).

2)    Membangun sistem pengelolaan IG terpadu kedalam repository tunggal di mana pusat-pusat teknis produsen IG dapat berbagi pakai IG untuk saling mendukung pembuatan IG yang menjadi tugas dan fungsinya.

Pusat-pusat produsen IG Dasar harus berkolaborasi, dengan basis data yang sudah ditetapkan, menggunakan infrastruktur TIK yang dirancang reliable dan aman, dan dengan sistem aplikasi yang user-friendly. Permasalahan disintegrasi di atas juga terjadi di hampir semua Simpul Jaringan penyelenggara IGT.

Pembentukan Tim Efektif

Tim dibentuk dengan memperhatikan kompetensi dan beban kerja setiap anggota. Pembentukan Tim beserta penjabaran tugas dan kewenangannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial No 8 Tahun 2014 tentang Tim Pelaksana Pembangunan Sistem Pengelolaan Informasi Geospasial Terpadu Menuju ‘One Map’ Badan InformasiGeospasial (BIG). Berdasarkan ini pula setiap anggota tim menandatangani Kesepakatan/Komitmen sebagai Pelaksana demi kesuksesan Proyek Perubahan.

Identifikasi Potensi Kendala/Masalah

Dalam hal teknis secara umum tidak ada kendala, hanya perbaikan kecil misalnya jaringan intranet, dan layanan IT lainnya termasuk penggunaan Single Sign On melalui NAC. Kendala-kendala tersebut antara lain Management waktuuntukberinteraksidenganpimpinanmaupun stakeholder, dan penyampaikanperubahan yang akanterjadiseandainyaProyekPerubahandiimplementasikan, akanbanyakresistensikarenasemuaperencanaandanpenganggarannyasudahmengacupadapola lama. 

Cara mengatasi kendala dilakukan dengan pemanfaatan semua media komunikasi untuk bisa berinteraksi, baik itu secara elektronik maupun waktu walaupun akhirnya ada beberapa keterlambatan, dan secara Intensif berkomunikasi, tetapi juga harus memperbaiki layanan dari Pusat PPIG ke unit teknis. Menyampaikan keuntungan-keuntungan jika mengikuti Pola Baru.

Rencana kegiatan (Time Schedule) Pelaksanaan Proyek Perubahan

Pada waktu penjelasan internal tentang Proyek Perubahan ini, Tim sepakat untuk mendukung kegiatan ini karena sangat penting untuk memperjelas bisnis proses yang selama ini masih tidak menentu. Di sini pembagian tugas dan peran masing-masing kelompok kerja dan Project Leader di definisikan. 

Msalnya untuk yang bersifat koordinasi dan komunikasi dengan stake holder, fungsi Project Leader harus dominan, dan untuk sisi yang lebih teknis Project Leader mendelegasikan kewenangannya kepada tim kerja yang dipimpin oleh para kepala bidang di bawahnya. Proses pendelegasian ini sangat penting sebagai proses pembinaan kepemimpinan terhadap para kepala bidang.

No
Tahapan
Pemeran Utama
Output
Tanggal
1
Dokumen kesepakatan untuk dukungan proyek perubahan dengan unit-unit terkait/terlibat
Project Leader
Dokumen Kesepakatan

6 – 31 Oktr
2
Desain Sistem
Tim Kerja
Dokumen Desain Sistem
15 Okt – 14 Nov
3
Implementasi dan Integrasi Sistem
Tim Kerja
Laporan Implementasi dan Integrasi
10 Nov – 5 Des
4
Sosialisasi Ke Pimpinan BIG
Project Leader
Kebijakan Pimpinan BIG
17 Nov – 8 Des

Dinamika Implementasi Proyek Perubahan

Dalam implementasinya, beberapa perubahan dilakukan karena secara teknis sistem sudah didesain dan diimplementasikan dengan mudah. Beberapa milestone akhirnya dijadikan satu, pembuatan draft peraturan Kepala dihapus karena operasionalisasinya harus stabil terlebih dahulu, Milestone baru ditambahkan yaitu Sosialisasi dengan Pimpinan BIG

Pengelolaan Informasi Geospasial Terpadu sudah diketahui oleh pegawai BIG, akan tetapi belum merupakan bagian utama dalam penyelenggaraan IG di setiap unit teknis. Unit Perencanaan belum melihat ini sebagai peluang untuk menjadikan dasar dalam pengalokasian anggaran di setiap unit produksi. Peserta, dengan dukungan Mentor, memandang ini sebagai peluang untuk mengubah budaya kerja institusi secara utuh.

Milestone ini bertujuan untuk memperoleh dukungan dari Pimpinan Badan Informasi Geospasial dan jajaran secara utuh karena diharapkan dengan Sistem Pengelolaan Informasi Geospasial Terpadu, semua Penyelenggaraan Informasi Geospasial dari Hulu ke Hilir akan berubah, termasuk sistem perencanaan dan penganggarannya, yang menjadi kendala utama selama ini. Dalam perubahan ini, Milestone 3 merupakan gabungan dari Implementasi, Integrasi dan Penyusunan Standard Operation Procedures (SOP).

Capaian

Kegiatan ini sudah memperoleh kesepakatan dari unit teknis terkait, walaupun ada beberapa catatan terkait perbaikan layanan TIK yang disediakan Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan IG. Peserta secara pribadi berdiskusi untuk memperoleh dukungan dari pimpinan Eselon 1 BIG. Faktor keberhasilan dari kegiatan ini adalah metode komunikasi yang mengangkat isu-isu strategis, penyediaan layanan TIK yang baik sebagai timbal balik, dan penjelasan akan peningkatan kinerja yang lebih terukur. Dalam diskusi dengan Eselon 1, peserta mengharapkan kegiatan ini menjadi main stream Penyelenggaraan IG dan sebagai Kebijakan Lembaga secara utuh.

Desain sistem dan Implementasinya merupakan kegiatan yang sifatnya rutin dilakukan oleh Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan IG karena banyaknya aplikasi dan sistem yang sudah dibangun dalam mendukung e-gov. Dalam kedua tahapan ini kekompakan dan komitmen tim internal diperlukan karena disamping tugas lain yang sedang berjalan, tim harus melakukan desain dan implementasi dengan cepat dalam kurun waktu kurang dari satu bulan.


Pada awalnya, peserta mempertimbangkan Milestone 1 dalam memperoleh dukungan untuk kegiatan ini sebagai Milestone yang paling menantang. Tetapi secara teknis semua Stakeholder menyatakan dukungannya. Seiring dengan perubahan Kepemimipinan Nasional dan program-program Nawa Cita-nya, BIG harus menyusun rencana strategi baru untuk mendukung Nawa Cita. Dalam momen yang tepat ini terlihat pola lama dan cara berpikir setiap pejabat eselon satu maupun eselon dua (business as usual), tidak menjadikan Penyelenggaraan IG Terpadu sebagai main stream –nya. 

Hal ini berpotensi untuk terjadinya duplikasi kegiatan, anggaran, dan akhirnya duplikasi informasi geospasialnya. Dari sinilah semua berubah. Dengan dukungan Mentor sebagai atasan langsung, peserta dalam beberapa kesempatan Rapat Kerja dan Metor dalam Rapat Pimpinan menyampaikan pesan ini. Dalam semua Rapat Kerja Eselon 1 s.d. 4 kesempatan untuk menyampaikan isu strategis ini dimanfaatkan. Tanggal 8 Desember 2014 diadakan Rapat Kerja Eselon 1, 2, 3 dan 4. Dalam agendanya Project Leader menyampaikan konsep Pengelolaan IG Terpadu, dan disetujui sebagai bisnis proses yang harus diterapkan ke depan. 

Dr. Antonius Bambang Wijanarto, Badan Informasi Geospasial (Project Leader)
Dr. Ir. Yusuf Surachman Djajadihardja, Badan Informasi Geospasial (Mentor)
M. Yusuf, S.Sos, M.Si., Kementerian Dalam Negeri (Coach)

Senin, 27 Oktober 2014

Penyelenggaraan Diklatpim Tk. II di Badan Diklat Kemendagri Tahun 2014


Kemendagri, Jakarta - Badan Diklat Kemendagri saat ini tengah menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (Diklatpim Tk. II), yang diikuti oleh para pejabat struktural eselon II dan III di lingkungan pemerintah pusat dan daerah dengan jumlah peserta sebanyak 42 orang. Diklatpim Tk. II tersebut telah dibuka oleh Bapak Drs. H. Ahmad Zubaidi, M.Si. selaku Kepala Badan Diklat Kemendagri pada tanggal 19 Agustus 2014 dan berakhir pada tanggal 11 Desember 2014. Diklatpim Tk. II dilaksanakan di Badan Diklat Kemendagri Jl. TM. Pahlawan Nomor 8 Kalibata Jakarta Selatan.

Penyelenggaraan Diklatpim Tk. II ini mendapat apresiasi yang besar dari jajaran pimpinan LAN-RI, Kemendagri maupun pemerintah daerah. Hal ini diperkuat komitmen kepala LAN-RI Prof. Dr. Agus Dwiyanto untuk semakin memperkuat jejaring kerjasama antar kedua lembaga dalam upaya peningkatakn kapasitas aparatur, khususnya melalui Diklat.

Secara struktur organisasi Badan Diklat Kemendagri, Permendagri Nomor 41Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri mengamanatkan penyelenggaraan Diklatpim Tk. II melalui Bidang Prajabatan dan Struktural pada Pusat Diklat Struktural dan Teknis. Sebagai kepala pusat dipimpin oleh Bapak Sukoyo, SH., M.Si. yang membawahi tiga bidang salah satunya adalah Bidang Prajabatan dan Struktural yang dipimpin oleh Ibu Ir. Budur Latief, MT. Bidang ini membawahi dua sub bidang, yakni Sub Bidang Prajabatan oleh Retno Sihandaru, SE. yang fokus pada penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I/II dan III, serta Sub Bidang Struktural oleh Ir. Admiral, MM. yang fokus menyelenggarakan Diklatpim Tk. IV, Tk. III, dan Tk. II. Sementara Diklatpim Tk. I menjadi kewenangan LAN-RI sebagai Instansi Pembina Diklat untuk menyelenggarakannya.

Berdasarkan Pasal 1260 Permendagri 41 Tahun 2010, Bidang Prajabatan dan Struktural dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi penyusunan, pendataan dan pelaksanaan: rencana kegiatan pembinaan program dan pedoman; penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode dan standardisasi; pendataan dan penataan kualitas tenaga pengajar, perumusan bahan pelajaran, dan penyediaan alat bantu; penyusunan kualifikasi peserta, pendataan peserta dan alumni; pelaksanaan Diklat; dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan. Fungsi tersebut seduai dengan bidangnya, yakni bidang prajabatan dan struktural.

Dasar Hukum

Sebagai dasar hukum, penyelenggaraan Diklatpim Tk. II diselenggarakan berdasarkan:
1.    Undang-Undang-RI Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2.    Undang-Undang-RI Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3.    Peraturan Pemerintah-RI Nomor: 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
4.    Peraturan Kepala LAN-RI Nomor: 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklatpim Tk. II.
5.    Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 893.2 – 1930 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Penyelenggaraan Diklatpim Tk. II di Badan Diklat Kemendagri Tahun 2014.

Tujuan dan Kompetensi yang Dibangun

Tujuan penyelenggaraan Diklatpim Tk. II adalah  meningkatkan  kompetensi kepemimpinan pejabat struktural eselon II yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya masing-masing.

Kompetensi yang akan dicapai pada Diklatpim Tk. II adalah kompetensi kepemimpinan visioner yaitu kemampuan berkolaborasi dengan stakeholder strategis untuk menangani isu strategis ditingkat daerah/nasional, dan memimpin peningkatan kinerja instansinya melalui penetapan visi atau arah kebijakan yang tepat, yang diindikasikan dengan kemampuan:
1.    Menjadi tauladan bagi bawahan dan stakeholder dalam integritas, nasionalisme, standar etika publik, nilai-nilai, norma, moralitas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan perundangan;
2.    Melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola tugas-tugas organisasi kearah pencapaian tujuan pembangunan nasional dan visi instansinya;
3.    Melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna penetapan arah kebijakan yang lebih efektif dan efisien;
4.    Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya manusia organisasinya dalam pencapaian arah kebijakan.

Komposisi Peserta

Penugasan peserta Diklatpim Tk. II dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansinya masing-masing dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan sebagai berikut:
1.    Instansi pusat ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Kepegawaian;
2.    Pemerintah Provinsi ditugaskan oleh Sekretaris Provinsi;
3.    Kabupaten/ Kota ditugaskan oleh Sekretaris Daerah setelah berkoordinasi dengan Bupati/Walikota.

Jumlah peserta Diklatpim Tk. II adalah sebanyak 42 orang dengan komposisi sebagai berikut:

No.
Instansi Peserta
Jumlah
1
2
3
1.     
Kementerian Dalam Negeri
10
2.     
Kementerian Luar Negeri
2
3.     
Kementerian Koordinator Bidang Polhukam
1
4.     
Kementerian Perdagangan
2
5.     
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
1
6.     
Lembaga Administrasi Negara
2
7.     
Badan Pengawas Tenaga Nuklir
1
8.     
Kota Lubuk Linggau
1
9.     
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1
10.  
Provinsi Papua
1
11.  
Kabupaten Wakatobi
1
12.  
Kabupaten Bangka Tengah
1
13.  
Kota Payakumbuh
1
14.  
Kabupaten Aceh Tamiang
1
15.  
Badan Informasi Geospasial
1
16.  
Kabupaten Keerom
1
17.  
Kabupaten Bireuen
2
18.  
Kabupaten Tanah Laut
2
19.  
Provinsi Kalimantan Selatan
3
20.  
Kabupaten Mimika
2
21.  
Provinsi Sumatera Selatan
3
22.  
Kabupaten Kepulauan Meranti
1
23.  
Provinsi Jawa Barat
1
Total Peserta
42

Jadwal Pelaksanaan

Diklatpim Tk. II dilaksanakan dengan dual sistem, yakni on campus dan off campus. On campus dimana peserta Diklat berada di Badan Diklat Kemendagri, sementara off campus peserta berada di instansinya masing-masing untuk mendapatkan otorisasi/persetujuan dan pelaksanaan proyek perubahan. Dual sistem ini menghabiskan waktu selama ± 89 hari kerja.

No
Tahapan
Waktu
Keterangan
1
2
3
4
1.
Diagnosa Kebutuhan Perubahan
19 s.d 27 Agustus 2014
On Campus
2.
Breakthrough I (Taking Ownership)
28 Agustus s.d 13 Septmber 2014
Off  Campus
3.
Merancang Proyek Perubahan dan Membangun Tim Efektif
15 September s.d 04 Oktober 2014
On Campus
4.
Breakthrough II (Leadership Laboratory)
6 Oktober  - 06 Desember 2014
Off  Campus
5.
Evaluasi Kepemimpinan
08 s.d 11 Desember
On Campus

Tahap Pelaksanaan


1.    Tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan
Tahap ini merupakan tahapan yang mengoperasionalkan agenda Penguasaan diri dan agenda Diagnosa Perubahan, dimana selain diberikan pembekalan tentang penentuan area dari strategi kebijakan organisasi yang akan mengalami perubahan juga ditekankan tentang penguasaan diri berdasarkan integritas dan wawasan kebangsaan sebagai landasan dalam melakukan diagnosa organisasi terkait isu stratejik nasional yang perlu diprioritaskan.

2.    Tahap Taking Ownership (Breakthrough I)
Tahap pembelajaran ini mengarahkan peserta untuk membangun organizational learning atau kesadaran dan pembelajaran bersama akan pentingnya mereformasi area dari arah kebijakan organisasi yang bermasalah. Peserta diarahkan untuk dapat mengkomunikasikan permasalahan organisasi tersebut kepada stakeholdernya dan mendapat persetujuan untuk mereformasi, terutama dari atasan langsungnya. Pada tahap ini, peserta juga diminta mengumpulkan data yang relevan dengan area dari arah kebijakan dan isu strategis nasional untuk memasuki tahap pembelajaran selanjutnya.

3.    Tahap Merancang Perubahan dan Membangun Tim
Tahap pembelajaran ini membekali peserta dengan pengetahuan membuat rancangan perubahan yang komprehensif menuju kondisi ideal arah kebijakan organisasi yang dicita-citakan, termasuk rancangan untuk menangani isu strategis nasional. Di samping itu, peserta juga dibekali dengan kemampuan mengidentifikasi stakeholder yang terkait dengan rancangan perubahannya, kemudian dibekali dengan berbagai teknik membangun tim yang efektif untuk mewujudkan perubahan tersebut. Tahap ini diakhiri dengan penyajian Proyek Perubahan oleh masing-masing peserta untuk mengkomunikasikan proyeknya di hadapan stakeholder strategis guna mendapatkan masukan dan dukungan untuk implementasi proyek.

4.    Tahap Laboratorium Kepemimpinan (Breakthrough II)
Tahap pembelajaran ini merupakan tahapan penerapan hasil dari pembelajaran agenda inovasi, agenda tim efektif, dan agenda proyek perubahan, yang mengarahkan peserta untuk menerapkan dan menguji kapasitas kepemimpinannya dalam melaksanakan proyek perubahan. Dalam tahap ini, peserta kembali ke tempat kerjanya dan memimpin implementasi proyek perubahan yang telah dibuat. 

5.    Tahap Evaluasi
Tahap pembelajaraan ini merupakan tahap berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam memimpin implementasi Proyek Perubahan di dalam organisasi. Kegiatan berbagi pengetahuan dilaksanakan dalam bentuk seminar implementasi Proyek Perubahan. Hanya peserta yang berhasil mengimplementasikan Proyek Perubahan yang dinyatakan telah memiliki kompetensi kepemimpinan visioner dan dinyatakan lulus Diklatpim Tk. II.

Struktur Kurikulum

Memperhatikan keragaman bidang tugas pejabat eselon II, maka struktur kurikulum Diklatpim Tk. II terdiri dari 5 (lima) agenda yang saling kerkaitan, yaitu:

1.    Agenda Penguasaan Diri
Agenda penguasaan diri merupakan agenda yang memberikan pembekalan dan penguatan terhadap pemahaman dan kesadaran diri sebagai seorang pejabat publik yang dilandasi oleh integritas dan wawasan kebangsaan. Sehingga setiap keputusan yang dihasilkan senantiasa dilandasi pada integritas dan wawasan kebangsaan (tidak didominasi kepentingan individu, atau kelompok).

2.    Agenda Diagnosa Perubahan
Agenda Diagnosa Perubahan merupakan agenda yang memberikan pembekalan kepada peserta tentang kemampuan mendiagnosa organisasi dan isu strategis nasional, sehingga dapat diidentifikasi area dari strategi kebijakan organisasi yang perlu direformasi.

3.    Agenda Inovasi
Agenda Inovasi merupakan agenda yang akan memberikan pembekalan kepada peserta tentang kemampuan menginovasi strategi kebijakan organisasi yang kemudian akan menjadi inspirasi bagi peserta dalam memperbaiki kondisi organisasi dan bangsa.

4.    Agenda Tim Efektif
Agenda Tim Efektif merupakan agenda yang memberikan pembekalan kepada peserta tentang kemampuan membangun koalisi dengan para pemangku kepentingan sehingga para stakeholders tersebut dapat ikut membangun bersama-sama dalam mewujudkan strategi kebijakan organisasi.

5.    Agenda Proyek Perubahan
Agenda Proyek Perubahan merupakan agenda yang akan memberikan pembekalan kepada peserta tentang kemampuan merancang dan melaksanakan proyek perubahan organisasional dan nasional dalam rangka memperbaiki kinerja sektor publik dan kondisi bangsa.

Mata Diklat

Sesuai dengan struktur kurikulum, Mata Diklat dalam Diklatpim Tk. II adalah sebagai berikut:

1.     Tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan Organisasi
a.  Integritas dan Wawasan Kebangsaan;
b.  Pembekalan isu strategis;
c.   Diagnostic Reading;
d.  Penjelasan Proyek Perubahan.

2.     Tahap Taking Ownership (Breakthrough I)
a.   Coaching;
b.   Counselling.

3.     Tahap Merancang Perubahan dan Membangun Tim
a.  Inovasi;
b.  Benchmarking  ke Best Practice;
c.   Membangun Tim Efektif;
d.  Merancang Proyek Perubahan;
e.  Seminar Presentasi Proyek Perubahan;
f.    Pembekalan Implementasi Proyek Perubahan.

4.     Tahap Laboratorium Kepemimpinan (Breakthrough II)
a. Coaching;
b. Counselling.

5.     Tahap Evaluasi
a.    Seminar Laboratorium Kepemimpinan;
b.    Evaluasi Kepemimpinan.

Sarana dan Prasarana

Untuk menjamin kualitas peserta yang mampu merancang dan melaksanakan proyek perubahan serta mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip perubahan dan inovasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, penyelenggaraan Diklatpim Tk. II ditopang berbagai fasilitas pendukung yang memadai seperti fasilitas ruang kelas yang luas dan nyaman, kelas dilengkapi jaringan wifi, lampu penerang, sound sistem, dan berbagai ATK pendukung. Untuk sekretariat panitia bahkan langsung berada dalam kelas untuk mendukung kelancaran dan kemudahan pelayanan bagi peserta dan tenaga pengajar. Berbagai infomasi terbaru tentang penyelenggaraan, materi ajar, modul, bahan diskusi dan lainnya disediakan fasilitas printer, papan pengumuman, sampai kepada pembentuntukan mailing list melalui google group serta group BBM.

Selain itu, masing-masing peserta mendapatkan jatah satu kamar untuk satu orang, juga dilengkapi jaringan wifi, perlengkapan kamar ala hotel berbintang (tv, air panas, sabun, sikat gigi, handuk, teko, gelas dll). Kamar peserta juga terintegrasi langsung dengan ruang kelas tanpa harus pindah gedung.

Untuk menjaga kondisi peserta agar tetap sehat dan fit menerima materi, pengadakan senam kesegaran jasmani yang dipandu oleh para instruktur berpengalaman setiap hari Selasa dan Kamis. Di luar hari tersebut, peserta bisa berolahraga sendiri atau bersama dengan peserta lain menggunakan fasilitas yang tersedia seperti tempat fitnes, lapangan fitsal, lapangan badminton, tenis meja dan tenis lapangan. Juga tersedia tenaga medis kesehatan selama jam kerja, fasilitas masjid, ruang makan, foto copy, layanan bank, perpustakaan, lapangan parkir yang luas didukung sistem keamanan 24 jam oleh pasukan keamanan terlatih.

Tenaga Pengajar/Narasumber

Para tenaga pengajar/narasumber yang dipercaya mengampu materi pada Diklatpim Tk. II ini terdiri dari para Widyaiswara, pakar dan praktisi yang kompeten dalam bidangnya. Bahkan Kepala LAN-RI dan jajaran pejabat struktural LAN-RI langsung hadir di saat pembukaan dan berkesempatan memberikan materi. Para Widyaiswara LAN-RI juga turut andil memperkuat pemahaman dan wawasan peserta, ditopang oleh para Widyaiswara dan pejabat struktural Kementerian Dalam Negeri.

Beberapa pakar dan praktisi yang berkesempatan membekali peserta Diklatpim Tk. II  sesuai dengan bidangnya adalah:

1.    Drs. H. Wahidin Halim, M.Si. membekali peserta di bidang pemerintahan. Pria kelahiran Tangerang pada 14 Agustus 1954 (60 tahun) adalah pengusaha Indonesia yang menjabat sebagai Walikota Tangerang. Sederet jabatannya adalah menjadi Sek-Kotif, Kabag di Kabupaten Tangerang, Camat Tigaraksa, Camat Ciputat, Kepal Dinas, Asisten Pemda Tangerang, Sekda Kota Tangerang, Walikota Tangerang periode 2003-2008 dan periode 2009-2013 dan saat ini terpilih sebagai anggota DPR-RI periode 2014-2014.

2.    Dr. Imam B. Prasodjo membekali peserta di bidang sosoail. Lahir di Purwokerto, Jawa Tengah, pada 15 Februari 1960; (54 tahun) adalah seorang sosiolog dan tokoh masyarakat. Sederet pengalaman dan karirnya adalah dosen tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2011, ketua dari Yayasan Nurani Dunia (berkecimpung dalam bidang sosial dan pendidikan) dan anggota Komisi Pemilihan Umum (1999 - 2004).

3.    Dr. Hendri Saparini membekali peserta di bidang ekonomi. Lahir di Kebumen 16 Juni 1964 (50 Tahun) adalah Pakar ekonomi makro dan Managing Director Econit sampai sekarang (lembaga yang berani mengkritik kebijakan ekonomi rezim Soeharto). Alumni Fakultas Ekonomi UGM Tahun 1988 dan memperoleh gelar Master dan Doktor dari International Political Economy-Universitas Tsukuba, Jepang. Pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menteri pada Menteri Koperasi dan UKM (2001-2002), konsultan Ekonomi di beberapa lembaga keuangan, Bank Indonesia serta lembaga internasional, Dosen Ekonomi Program Magister Manajemen UGM dan masuk dalam Tim Indonesia Bangkit.

4.    Yudi Latif, MA. PhD. Membekali peserta di bidang integritas dan wawasan kebangsaan. Pakar yang satu ini menulis banyak karya, dua di antaranya yang paling terkenal adalah Negara Paripurna dan Mata Air Keteladanan. Sederet pengalaman karirnya yang masih dijabatnya sampai sekarang adalah anggota ahli Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), anggota Dewan Pendiri Nurcholish Madjid Society, pimpinan Pesantren Ilmu Kemanusiaan dan Kenegaraan (PeKiK-Indonesia), Pemimpin Redaksi “Biografi Politik”, Direktur Eksekutif Reform Institute, Dosen Tamu UI, UIN, LAN, ICAS-Paramadina, Universitas Padjadjaran. Juga pernah menjabat      Wakil Rektor Universitas Paramadina (2005-2007), Kepala Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina (2006-2007), pemimpin Redaksi Majalah ‘Kandidat’ (2004-2000), Konsultan ‘McLeader’ (Political Marketing) (2004-2000), Direktur Center for the Studies of Islam and Democracy (PSID) Universitas Paramadina (2004-2000), Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (1993-2000), Peneliti Senior Center for Presidential and Parliamentary Studies (CPPS) (2003-2000), dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Pasundan (UNPAS) (1992-1993), dan dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara (UNINUS) (1992-1992).

Selain para pejabat struktural dan fungsional LAN-RI dan Kemendagri di atas, peserta juga langsung dibimbing oleh para coach (membimbing di bidang substansi mata Diklat), conselor (memberikan bimbingan dan motivasi), mentor (atasan langsung peserta).

Lokus Kunjungan Dalam Negeri

1. PT KAI
Kunjungan dalam negeri atau yang sering dikenal dengan istilah visitasi dilakukan di 2 instansi yang memiliki reputasi dan kinerja serta inovasi yang tak diragukan lagi, yakni PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Visitasi ke PT KAI disambut hangat oleh jajaran PT KAI Juanda dengan mempresentasikan berbagai capaian inovasi yang dilakukan PT KAI di bawah kepemimpinan Ignasius Jonan. Mengabdi di PT KAI sejak 2009 dan berakhir saat diangkat sebagai Menteri Perhubungan oleh Presiden terpilih Joko Widodo pada tanggal 26 Oktober 2014 yang lalu. Pria kelahiran Singapura, 21 Juni 1961 berhasil menjadikan PT KAI sebagai perusahaan yang lebih baik. Track record buruk yang selama ini disandang PT KAI sebagai perusahaan yang selalu merugi, kini berbalik. Di tangan Ignatius, PT KAI menjadi perusahaan yang lebih baik yang mampu mengantongi laba fantastis mencapai 400 miliar/tahun dalam tempo empat tahun kepemimpinannya.

Tak hanya itu, sejak Ignatius menjabat sebagai Dirut KAI banyak perubahan positif yang ia lakukan. Sebagai seorang pemimpin Ignatius tidak gentar terhadap semua peraturan yang telah ia keluarkan walapun dianggap sebagian orang terlalu keras atau galak.

2. KPK

Selain mendapat banyak pelajaran dari inovasi PT KAI, peserta Diklatpim Tk. II juga mengunjungi KPK yang saat ini di bawah kepemimpinan Abraham Samad. Tak diragukan lagi, kinerja dan integritas KPK memiliki kepercayaan penuh dari masyarakat. KPK memprioritaskan pemberantasan korupsi skala besar (big fish) sehingga capaian kinerjanya lebih terarah. Selain itu, KPK makin memaksimalkan fungsi pencegahan, karena upaya ini lebih banyak menyelamatkan keuangan negara dibandingkan penindakan.

Antara tahun 2005-2014 KPK telah menyelamatkan potensi kerugian negara sekitar Rp. 249 triliun. Dari jumlah tersebut, total penyelamatan uang negara dari pencegahan yang paling besar yakni mencapai Rp 247 triliun lebih.

Sedangkan total penyelamatan uang negara yang didapatkan KPK dari penindakan praktik korupsi hanya Rp 1,272 triliun. Karena itu, KPK terus memaksimalkan fungsi pencegahan, meski tetap melakukan penindakan jika telah memiliki bukti yang lengkap. Setiap tahun KPK menerima sedikitnya 6.000 laporan dari berbagai daerah di Tanah Air tentang terjadi dugaan tindak pidana korupsi.

Lokus Kunjungan Luar Negeri

1. Malaysia 


Kunjungan luar negeri atau yang lebih dikenal dengan istilah benchmarking to best practice mengunjungi dua negara tetangga Malaysia dan Singapura. Peserta Diklatpim Tk. II berjumlah 42 orang dibagi dalam grup Malaysia dan grup Singapura. Grup Singapura terdiri dari 22 orang peserta, 4 orang penyelenggara, 1 orang Widyaiswara, dan 3 orang sebagai gaet. Untuk grup Malaysia terdiri dari 20 orang peserta, 6 penyelenggara, 1 orang Widyaiswara, dan 2 orang gaet.

Lokus kunjungan Malaysia mengunjungi 7 instansi, yakni Kantor Kedutaan Indonesia untuk Malaysia di Kuala Lumpur, Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) sebagai organisasi Islam kepemudaan (di Indonesia seperti KNPI), Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) sebagai otoritas di bidang badan usaha negara dan swasta, Kementerian Pendidikan di Putrajaya, Kementerian Dalam Negeri di Putrajaya, Iskandar Malaysia sebagai otoritas bidang transportasi laut, dan Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB) sebagai otoritas perumahan rakyat. Selain berkunjung di beberapa instansi tersebut, grup Mayasia juga melakukan kunjungan Cultural Visit di berbagai tempat dan lokasi yang menjadi ikon kebanggaan negara Malaysia. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan selama 5 hari, yakni pada tanggal 22 s.d. 26 September 2014.

2. Singapura 

Lokus kunjungan Singapura mengunjungi 4 instansi, yakni Kantor Kedutaan Indonesai untuk Singapura, Land Transport Authority sebagai otoritas bidang transportasi, Lee Kuan Yew School of Public Policy sebagai salah satu perguruan tinggi berkelas dunia, dan Civil Cervice College sebagai otoritas bidang pelayanan masyarakat. Selain tiga lokus disebutkan di atas, peserta juga melakukan kunjungan Cultural Visit untuk mengunjungi berbagai tempat dan lokasi yang menjadi ikon dan kebanggaan Singapura. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari pada tanggal 22 s.d. 26 September 2014.

Penutup

Penyelenggaraan Diklatpim Tk. II ini dilandasi upaya perwujudan visi dan misi organisasi pemerintahan di Indonesia. Perwujudan visi dan misi mutlak terwujud mengingat Indonesia mempunyai kekayaan alam yang melimpah, potensi sumber daya manusia, peluang pasar yang besar dan proses demokrasi yang relatif stabil. Namun demikian potensi tersebut belum mampu dikelola secara efektif, salah satu penyebabnya adalah lemahnya koordinasi, kolaborasi, dan sinergi diantara penyelenggara pemerintahan. Hal ini memaksa seluruh aparatur pemerintah untuk siap menghadapi berbagai tantangan yang ada (internal dan eksternal, regional dan global).

Peran dalam menangani isu-isu strategis memerlukan penanganan lintas kementerian, daerah/wilayah atau lembaga dalam sistem manajemen penyelenggaraan pemerintahan menjadi tugas pejabat struktural eselon II. Di samping itu, sudah menjadi kewajiban bagi pejabat struktural eselon II untuk meningkatkan kinerja organisasi yang dipimpinnya melalui penetapan visi, misi dan arah kebijakan yang tepat. Tugas ini menuntut kompetensi dalam memimpin organisasi termasuk sumber daya yang ada di dalamnya dan stakeholder lainnya agar dapat lebih termotivasi dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang ada untuk mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkannya.

Untuk dapat membentuk sosok pejabat struktural eselon II yang memiliki kompetensi seperti tersebut di atas, pengembangan dengan pembinaan yang terus menerus dan berkesinambungan menjadi sangat penting, yang salah satunya melalui Diklatpim Tk. II Pola Baru. Peserta ditantang untuk mampu merancang proyek perubahan di unit kerja masing-masing berbasis isu-isu strategis daerah/nasional, kemudian mengaplikasikannya sehingga mampu menghasilkan output proyek perubahan yang bermanfaat bagi instansi dengan berbagai inovasi. Kemampuan memimpin perubahan inilah yang menjadi instrumen bagi peserta untuk menguji kompetensi kepemimpinannya, sehingga ia layak disebut sebagai pemimpin perubahan.

Seorang pemimpin perubahan adalah mereka yang mampu melakukan analisis yang akurat terhadap berbagai persoalan organisasinya, menentukan fokus sasaran perubahan, dan melakukan langkah-langkah intervensi untuk mengatasinya. Pemimpin perubahan tidak hanya mengandalkan kemampuan manajerialnya, tapi yang lebih penting adalah mengandalkan kemampuan kepemimpinan adaptifnya (adaptive leadership). Hal ini memungkinkan ia mampu menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi organisasi, baik internal maupun eksternal, baik regional maupun global.

Pada akhirnya mereka diharapkan lahir sebagai seorang pemimpin perubahan di tingkat daerah maupun nasional yang siap menghadapi berbagai tantangan tersebut saat ini dan di masa mendatang.

* Tulisan ini juga dimuat di majalah "Media Diklat" Badan Diklat Kemendagri, edisi Oktober-November 2014.

Tim Penyusun:

Bidang Prajabatan dan Struktural
1.    Zainudin, M.Si. (Widyaiswara Muda)
2.    Tutik Lestari, M.Pd. (Widyaiswara Muda)
3.    Ir. Admiral, MM. (Kasubbag Struktural)

4.    Retno Sihandaru, SE. (Kasubbag Prajabatan)