Selamat Datang di Website Widyaiswara Kemendagri

Sabtu, 14 Juli 2012

Profil Badan Diklat Kemendagri dan Pusdiklat Regional

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri (Badan Diklat Kemendagri) beralamat di Jl. Taman Makam Pahlawan Nomor 8 Kalibata Jakarta Selatan, nomor telepon/fax. (021)-7943422, 7943421, 7998653 dan alamat website di http://badandiklat.depdagri.go.id.

A. Sejarah Badan Diklat Kemendagri 

Badan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan pemerintahan Indonesia. Dimulai pada tahun 1950 setelah berakhirnya perang mempertahankan kemerdekaan dan membentuk negara kesatuan yang menggantikan negara serikat, mulai dilakukan penyusunan aparatur pemerintah, termasuk penyusunan organisasi, pengisian jabatan dan penempatan pegawai negeri, namun dalam pelaksanaannya timbul permasalahan yang menyangkut aspek akseptabilitas dan aspek kapabilitas dari aparatur kepegawaian pada saat itu.

Ada pegawai yang akseptabel dan kapabel memenuhi syarat untuk mengisi jabatan, sebaliknya ada pegawai yang tidak akseptabel maupun kapabel untuk mengisi jabatan. Bahkan ada pegawai yang tidak akseptabel tetapi kapabel untuk mengisi jabatan dan sebaliknya. Di samping itu terdapat masalah lainnya yaitu para veteran pejuang kemerdekaan ingin melanjutkan pengabdiannya kepada Republik Indonesia melalui karier sebagai pegawai negeri. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat maka perlu dilakukan penataan organisasi, pembinaan pegawai, dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) pegawai.

Sejak tahun 1951, kebijakan bidang kediklatan mulai diterbitkan oleh pimpinan Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan antara lain melalui, Kursus Dinas Pegawai Bagian A (KDA), Kursus Dinas Pegawai Bagian B (KDB), Kursus Dinas Pegawai Bagian C (KDC).

Pada 17 Maret 1956, mulai diselenggarakan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) di Malang sebagai peningkatan KDC Malang. Sebagai kelanjutan dari APDN diselenggarakan pendidikan non-degree berupa kursus-kursus berjenjang, seperti: Sekolah Lanjutan Pemerintahan Umum Tingkat II (SELAPUTDA), Sekolah Lanjutan Pemerintahan Umum Tingkat I (SELAPUTTU), Sekolah Lanjutan Umum Tingkat Tinggi (SELAPUTTI) yang diselenggarakan di berbagai kota di Indonesia.

SELAPUTDA yang dilaksanakan di Yogyakarta yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 1965 berakhir hingga tahun 1985 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 1985 tanggal 18 Februari 1985. Selanjutnya para pegawai, sarana dan prasarana serta fasilitas eks SELAPUTDA dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan tugas Badan Pendidikan dan Pelatihan Wilayah Yogyakarta yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 1984.

SELAPUTDA yang dilaksanakan di Kota Bandung dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pend.21/2/94 tanggal 13 Oktober 1965 dan berakhir pada tahun 1985 sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 1985. Para pegawai, sarana dan prasarana serta fasilitas eks SELAPUTDA dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan tugas Badan Pendidikan dan Pelatihan Wilayah Bandung yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 1984.

SELAPUTDA yang dilaksanakan di Kota Medan dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 1973 dan berakhir pada tahun 1985 sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 1985. Para pegawai, sarana dan prasarana serta fasilitas lain eks SELAPUTDA dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan tugas Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1984.

SELAPUTDA Makasar dan Banjarbaru dibentuk dengan Keputusan Mendagri Nomor 83 tahun 1973 diakhiri tahun 1985 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 1985. Eks SELAPUTDA Makasar dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan tugas Badan Pendidikan dan Pelatihan Wilayah Ujung Pandang yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 1984. SELAPUTDA eks Banjarbaru dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan tugas Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Selatan yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1984.

Pada tahun 1972, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru di bidang kediklatan yang menetapkan bahwa Diklat Pegawai Negeri Sipil diselenggarakan oleh Instansi Pelaksana Diklat dari Kementerian atau lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan pembinaan dan koordinasi Lembaga Administrasi Negara sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1972 jo Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1974.

Sejak tahun 1972 itu pula Kementerian Dalam Negeri dalam menyelenggarakan Diklat Pegawai Negeri Sipil mempedomani kebijakan pemerintah tersebut. Pada tahun 1974 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Kementerian, dimana struktur Kementerian Dalam Negeri terdapat unit Badan Pendidikan dan Pelatihan. Selanjutnya Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri ditunjuk sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan diklat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Hingga saat ini Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri terus berupaya meningkatkan kinerjanya dan berusaha memposisikan diri sebagai garda terdepan dalam peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah seperti tercermin dalam visi dan misi Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.


B. Visi Misi

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 217 Ayat (1), dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, telah menempatkan kegiatan Diklat aparatur sebagai salah satu hal penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dilakukan terhadap kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa.
Penyelenggaraan Diklat sebagai instrumen pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu secara terus menerus ditingkatkan, baik dari sisi peserta Diklat, widyaiswara/narasumber, penyelenggaraan Diklat maupun dukungan sarana dan prasarana, termasuk ketersediaan informasi diklat melalui website Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.

Sebagai salah satu sumber belajar, maka data dan informasi kediklatan ini dapat bermanfaat bagi pengguna dan pengelola kediklatan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Diklat di lingkungan kerja masing-masing.

Visi :
“Terdepan dalam Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah”.

Moto :
Penyelenggaraan Diklat yang Profesional dan Berkesinambungan

Misi :
1. Mengembangkan Program Diklat
2. Meningkatkan Kapasitas SDM Tenaga Kediklatan
3. Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama Kediklatan
4. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Diklat
5. Melakukan Reformasi Diklat untuk Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Diklat
6. Memanfaatkan Teknologi Komunikasi dan Informasi
7. Melaksanakan Diklat

C. Unsur Instansi dan Fasilitas Penunjang 

Badan Diklat Kemendagri dilengkapi dengan fasilitas, sarana dan prasarana pendukung. Unsur instansinya  sebabagiaman ditunjukkan tabel di bawah ini. Untuk membaca lebih lanjut, silakan klik sesuai kebutuhan.

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
Regional Bukittinggi
7.         
Regional Bandung
8.         
Regional Yogyakarta
9.         
Regional Makassar


------ Artikel Terkait ------

1 komentar:

  1. bisakah kami dari daerah mengikuti Diklat-diklat yang dilaksanakan Badan Diklat Regional seperti misalnya Badan Diklat Regional Bukittinggi, Bandung, Yogyakarta atau Makassar
    Mohon info.

    BalasHapus