Selamat Datang di Website Widyaiswara Kemendagri

Minggu, 09 September 2012

100% Perda Provinsi NTT Lulus Evaluasi Kemendagri


Media Indonesia, Kupang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan seluruh peraturan daerah (perda) yang diusulkan pemerintah tidak menimbulkan persoalan.

"Perda yang diusulkan pemerintah dievaluasi dulu oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum ditetapkan," kata Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum NTT Hadidjah di Kupang, Selasa (4/9).

Karena sudah melewati tahapan, perda tersebut tidak ditolak DPRD atau masyarakat karena tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Seperti Perda tentang Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum, dan Retribusi Jasa Usaha.

Ia mengatakan, pada 2011 pemerintah mengusulkan sembilan perda, dan 2012 baru dua perda. Dua perda itu adalah Perda Organisasi dan Tata Kerja Satpol Pamong Praja serta Perda Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Mutis Timau.

Menurutnya, seluruh perda mengenai pajak dan retribusi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang (UU) No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Ia juga mengatakan, jika ditemukan perda bermasalah atau bertentangan dengan UU tersebut, tentu sudah dicabut atau direvisi. "Buktinya selama ini belum pernah ada perda dari Pemprov NTT dicabut atau direvisi," tandasnya.

------ Artikel Terkait ------

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar