Selamat Datang di Website Widyaiswara Kemendagri

Kamis, 04 Oktober 2012

Kabupaten Sitaro Berstatus Diawasi Terkait Daerah Otonomi Baru


Cybersulutnews, Manado - Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah (Otda) melakukan klarifikasi perihal kategori penilaian daerah otonomi baru (DOB) untuk Kabupaten Sitaro. Hal ini dikarenakan fakta di lapangan dengan laporan yang disampaikan ke tim evaluasi DOB bertolak belakang.

‘’Data di Kemendagri saat ini untuk Kabupaten Sitaro berada dalam status diawasi karena berdasarkan evaluasi DOB sebagai daerah otonomi baru Sitaro masuk dalam kategori kurang baik. Tapi setelah melihat langsung di wilayah, fakta dan laporan yang ada bertolak belakang,’’ ungkap Kepala Seksi Penataan Daerah Wilayah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Drs. Turman Sitorus, Selasa (20/9)  usai mengadakan kunjungan langsung ke Kabupaten Sitaro.

Sitorus yang pada kunjungan tersebut didampingi Kabag Otda Biro Pemerintahan dan Humas Wellem Saroinsong, Kasubag Otda Danny Tamara, dan Kasubag Pengumpulan dan Penjaringan Informasi Vanda Jocom, diterima langsung Bupati Sitaro Toni Supit MM, Wakil Bupati Drs Piet Kuerah dan Sekab Sitaro Heddy Janis MM, terjun langsung ke beberapa kantor pemerintahan, DPRD, dan rumah sakit serta sekolah yang ada di Kabupaten tersebut.

‘’Hasilnya dapat saya katakan bahwa sebagai daerah otonomi baru Kabupaten Sitaro bernilai baik, berbeda dengan laporan yang ada di Kemendagri saat ini,’’ tegas Sitorus

menambahkan bahwa hasil tinjauan lapangan ini akang langsung diteruskan ke Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan klarifikasi penilaian. ‘’Saya yang akan berjuang untuk merubah status penilaian Sitaro jangan sampai penilaian jelek yang sekarang ini ada mengakibatkan Sitaro dikembalikan ke induk sebagaimana aturannnya,’’ tegasnya lagi.

Sitorus menyesalkan kejadian ini, apalagi beberapa pekan lalu Mendagri Gamawan Fauzi telah terlanjur mengumumkan Kabupaten Sitaro sebagai salah satu daerah otonomi baru yang masuk dalam kategori kurang baik. ‘’Kesalahan ini bisa jadi karena  kelalaian tim penilai dan juga unsur miss komunikasi dalam pengisian kuesioner oleh Sitaro,’’  akunya

menambahkan bahwa sejak tahun 1999 sampai saat ini telah terbentuk 205 daerah otonom baru. Daerah otonom baru itu terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten dan 34 kota. Sehingga, jumlah daerah otonom sampai tahun 2009 adalah 524 buah yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, 93 kota, 5 kota administratif, dan 1 kabupaten administratif.

Sementara itu, Bupati Sitaro Toni Supit MM mengaku lega denga klarifikasi status yang dilakukan pihak Kemendagri, karena menurut Supit sampai sejauh ini indicator penilaian yang ditetapkan untuk diterapkan sebuah daerah otonomi baru telah diterapkan di Sitaro.

Mulai dari penyusunan organisasi perangkat daerah, personel kepegawaian, penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan, pengalihan pembiayaan dan alokasi, pengalihan aset dan dokumen, serta pelaksanaan batas wilayah perlahan namun pasti telah terlaksana.

Selain itu, kriteria yang dinilai menyangkut, penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan, penyusunan rencana umum tata ruang wilayah, dan pelayanan publik semuanya juga terlaksana. ‘’Makanya waktu pengumuman hasil DOB disampaikan kemarin kami pihak pemerintah mengaku bingung dan tidak tahu letak kesalahan dimana. Tapi syukurlah sekarang sudah dilakukan klarifikasi,’’ tukasnya.


------ Artikel Terkait ------

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar