Selamat Datang di Website Widyaiswara Kemendagri

Minggu, 24 Februari 2013

Data e-KTP Siap Dukung Pemilu 2014


Detik, Jakarta - KPU harus memastikan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu 2014 akan lebih baik dibandingkan Pemilu sebelumnya. Komisioner KPU Sigit Pamungkas optimis masalah DPT bisa tertangani dengan baik oleh KPU melihat pada beberapa kondisi saat ini.

"Sumber data yang diberikan oleh pemerintah kalau kita lihat penggunan e-KTP bisa dipercaya lebih baik dibandingkan data dari manual seperti Pemilu 2009, meski ada hal-hal yang harus dilakukan untuk lebih disempurnakan," kata komisioner KPU Sigit Pamungkas.

Hal itu disampaikan dalam diskusi "Amburadulnya Daftar Pemilih, Berulangkah di Pemilu 2014?" di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Jumat (1/2/2013).

Menurutnya, penggunaan e-KTP sebagai sumber daftar pemilih dalam Pemilu 2014 yang diberikan pemerintah kepada KPU memberikan pondasi yang baik untuk pastikan data itu lebih baik dibanding tahun 2009.

"Kemudian ketepatan waktu, Kemendagri akan menyerahkan DP4 (Daftar Pemilih Potensial Pemilu) sebagai basis menyusun DPS (Daftar Pemilih Sementara) tanggal 7 Februari, Kemenlu tanggal 6 Februari. Ini bahkan lebih awal dari jadwal KPU tanggal 9 Februari," terangnya.

"Artinya pemerintah setidaknya lebih maju menyerahkan sumber daftar pemilih, dan ini berarti bahwa data sudah disiapkan pemerintah. Jadi ketepatan penyerahan data pemerintah lebih baik dibanding pemilu sebelumnya, startnya sudah baik," lanjutnya.

Kemudian menurut Sigit, KPU optimis menyusun daftar pemilih yang lebih baik untuk pemilu 2014 karena mengedepankan transparansi dan membuka proses itu pada publik.

"Dalam Peraturan KPU sesudah ditetapkannya DPS atau DPT, salinannya diumumkan dan harus dibagikan kepada parpol. Jadi parpol wajib mengontrol kinerja KPU di daerah apakah sudah melakukan pemutahiran daftar pemilih dengan benar apa belum. Ini peran serta parpol menjadi penting bagi data pemilih agar lebh baik," ucapnya.

KPU juga membuka partisipasi selain kepada publik juga elemen utama yaitu parpol kalau kepentingannya tereduksi, sehingga kalau ada persoalan kita sudah bagi tanggungjawab dalam batas tertentu kepada parpol meski secara keseluruhan tangungjawab KPU.

"Lalu transparansi dengan Sidalih (Sistem Daftar Pemilih), dengan teknologi itu maka pemilih bisa mengakses apakah dia sudah terdaftar apa belum selain cara manual," kata Sigit.

Terakhir menurutnya, yang tak kalah penting berkaitan struktur regulasi undang-undang yang memfasilitasi bahwa semua individu harus memastikan dapat menggunakan hak pilih dalam Pemilu.

Dulu hak pilih itu mengacu kepada DPT, maka di UU ini mereka yang tidak terdaftar dalam DPS maupun DPR asal 17 tahun atau sudah menikah bisa menggunakan hak pilih.

"Atau sampai hari-H yang bersangkutan belum terdaftar di DPS atau DPT maka bisa menggunakan hak plih dengan menggunakan KTP atau paspor," ucapnya.

"Dalam konteks itu KPU optimis bisa melampau jalan terjal masalah DPT dengan baik dengan berbagai indikator itu. Jadi tidak ada keraguan melalui itu," lanjut dosen politik UGM itu.


------ Artikel Terkait ------

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar