Selamat Datang di Website Widyaiswara Kemendagri

Selasa, 26 Maret 2013

Tahun 2013 PNS Kemendagri Dapat Tunjangan Remunerasi


Jurnas, Jakarta - Seriring dengan diterapkannya prinsip reformasi birokrasi, mulai 2013, seluruh PNS di jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal mendapatkan tunjangan kinerja (renumerasi).

Untuk tahap awal, tunjangan kinerja yang disepakati pemerintah sebesar 50 persen dari tunjangan kinerja PNS di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Dengan pemberian renumerasi ini, menunjukkan bahwa reformasi birokrasi mulai berjalan sebagaimana yang diharapkan di Kemendagri,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, kepada Jurnal Nasional di Jakarta, Rabu (26/12).

Namun demikian, kata Gamawan Fauzi, pemberian renumerasi bukanlah tujuan utama dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal yang lebih penting adalah bagaimana dengan reformasi birokrasi itu semakin meningkatkan efektifitas dan produktifitas kerja suatu lembaga, termasuk Kemendagri.

“Oleh karena itu, seluruh jajaran Kemendagri harus terus memperbaiki, meningkatkan sistem dan instrumen kinerjanya yang didukung oleh pola pikir, sikap, dan perilaku serta etos kerja yang profesional,” katanya.

Pada tahun depan, lanjut Gamawan Fauzi, Kemendagri mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 15,78 triliun dari APBN. Sekitar 63,65 persen dari anggaran itu diberikan ke daerah, baik dalam bentuk dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, maupun urusan bersama.

Untuk meningkatkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) pengelolaan anggaran tersebut, kata Gamawan Fauzi, maka diharapkan setiap pimpinan komponen haruslah dapat mengelolanya secara terbuka atau transparan, taat azas, serta menghindari potensi pemborosan dan potensi terjadinya korupsi, kolusi, manipulasi, dan kongkalikong.

Proses tender pengadaan barang dan jasa juga harus dilakukan secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). “Dalam proses tender harus melalui LPSE, bukan melakukan kesepakatan di luar aturan main yang ada, baik dengan mitra kerja lingkup pemerintah, DPR, maupun pihak ketiga,” ujarnya.


------ Artikel Terkait ------

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar