Selamat Datang di Website Widyaiswara Kemendagri

Senin, 22 Juli 2013

Kemendagri Sudah Tuntaskan Masalah Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4)

Tribunnews, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) yang sempat dipersoalkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kini sudah beres.
"Sudah diralat sama Bawaslu. Itu salah penafsiran, dan pagi tadi sudah selesai," kata Gamawan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2013).

Gamawan berani menjamin bahwa data yang diberikan Kemendagri kepada KPU, adalah data yang akurat. Kini, KPU yang harus mencocokkannya ke lapangan lewat Pantarling (panitia pendaftar keliling).
"DP4 sebagai hulunya, jadi jangan sampai DPS ataupun nantinya DPT sebagai ilirnya, juga ikut bermasalah," ujarnya.

Gamawan kembali menegaskan, bahwa data yang diberikan kementeriannya akurat.
"Data kami akurat," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Bawaslu menemukan kesalahan administrasi terhadap 4,1 juta atau 2,23 persen dari DP4 di 32 provinsi milik Kementerian Dalam Negeri, sebagai basis untuk Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Ketua Bawaslu Muhammad menjelaskan, angka sebanyak itu hasil temuan pihaknya dalam mengawasi, menganalisis, dan mencermati pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.

DP4 dari Kementerian Dalam Negeri yang diterima KPU berjumlah 187.487.745 pemilih. Jumlah data ini belum termasuk data dari Papua. Data ini kemudian disinkronisasikakan dengan data terakhir pemilukada untuk kemudian dijadikan DPS.

Muhammad menjelaskan, kesalahan pertama menyangkut ketakcocokan antara nomor induk kependudukan (NIK) dengan kolom tanggal lahir, umur, dan jenis kelamin penduduk dalam DP4. Kedua, ada pengulangan tanggal dan bulan lahir, sama dalam satu tempat pemungutan suara (TPS).
Dari 32 provinsi, lima provinsi yang DP4-nya mengalami kesalahan administrasi paling banyak adalah Banten 5,5 persen (425.946 orang), Sulawesi Utara 4,8 persen (93.922 orang), Sumatera Selatan 4,3 persen (263.070 orang), Jawa Barat 4,1 persen (1.295.366 orang), dan Bangka Belitung 4 persen (39.697 orang).

Mendagri Jamin Akurasi DP4

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menjamin permasalahan tentang Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) sudah akurat. Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut ada 4,1 juta DP4 bermasalah.

"Waktu itu sudah diralat sama Bawaslu, itu salah penafsiran, dan pagi tadi sudah selesai," jelas Gamawan saat ditemui, di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (18/7/2013).

Bahkan, Gamawan berani menjamin keakuratan data yang diberikan oleh Kemendagri kepada KPU. "Sekarang kembali ke KPU yang mencocokkannya ke lapangan lewat Pantarling (panitia pendaftar keliling). DP4 sebagai hulunya, jadi jangan sampai DPS ataupun nantinya DPT sebagai hilirnya juga ikut bermasalah," paparnya.

Sebelumnya, Bawaslu menemukan kesalahan administrasi dalam data DP4 dari Kementerian Dalam Negeri sebanyak 4.179.153 jiwa di 32 provinsi. Padahal, data DP4 merupakan basis yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menentukan daftar pemilih pada Pemilu 2014 nanti.

Ketua Bawaslu Muhammad, menyebutkan kesalahan itu ditemukan dalam proses pengawasan Bawaslu dalam tahapan pemutakhiran data pemilih. Data DP4 yang dijadikan acuan berjumlah 187.487.745 pemilih, tanpa provinsi Papua.

Bawaslu melakukan dua pengujian dalam variabel admministrasi. Kesalahan administrasi paling banyak ditemukan di Provinsi Banten sebanyak 5,5 persen. Kemudian di Sulawesi Utara 4,8 persen, Sumatera Selatan 4,3 persen, Jawa Barat 4,1 persen dan Bangka Belitung 4,0 persen.

Kesalahan pertama ditemukan dalam bentuk ketidakcocokan antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan kolom tanggal lahir, umur, dan jenis kelamain penduduk dalam DP4. Kesalahan kedua, adanya pengulangan tanggal dan bulan lahir yang sama dalam satu TPS yang tidak rasional.

Selain kesalahan administrasi, berdasarkan laporan mingguan dari Bawaslu provinsi dan panwaslu kabupaten/kota, ditemukan juga beberapa fakta. Seperti daerah yang melakukan pemutakhiran data tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2013.


------ Artikel Terkait ------

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar