Selamat Datang di Website Widyaiswara Kemendagri

Senin, 26 Agustus 2013

Postur RAPBN Tahun 2014, Dari Penyesuaian Gaji PNS Hingga Perekrutan Personil Polisi

Kemendagri, Jakarta - Pemerintah insya Allah, akan mempertahankan pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13, yang kita bayarkan pada pertengahan tahun anggaran. Selain itu, Pemerintah merencanakan penyesuaian gaji pokok PNS serta anggota TNI dan Polri sebesar 6 persen, dan pensiun pokok sebesar 4 persen untuk mengantisipasi laju inflasi.

Dengan kebijakan itu, serta pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam RAPBN tahun 2014, alokasi anggaran belanja pegawai pada RAPBN 2014 direncanakan sebesar Rp. 276,7 triliun, atau meningkat 18,8 persen dari belanja pegawai dalam APBNP tahun 2013.

Dalam RAPBN tahun 2014 ini, anggaran belanja non kementerian dan lembaga direncanakan sebesar Rp636,4 triliun, yang antara lain dialokasikan untuk belanja subsidi dan pembayaran bunga utang.

Anggaran belanja subsidi direncanakan sebesar  Rp. 336,2 triliun, yang berarti turun sekitar 3,4 persen dari anggaran belanja subsidi dalam APBNP tahun 2013. Anggaran sebesar itu kita alokasikan untuk subsidi energi dan non-energi, yang mencakup berbagai subsidi pangan, pupuk dan benih.

Adapun untuk mendukung penyelenggaraan  Pemilihan Umum Legislatif, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung,  dan agar Pemilu 2014 terselenggara secara demokratis, lancar dan aman, pemerintah mengalokasikan anggaran Pemilu 2014 sebesar Rp17 triliun.

Pada RAPBN 2014 ini ada tujuh kementerian/lembaga yang memperoleh alokasi anggaran di atas Rp. 30 triliun, yaitu Kementerian Pertahanan sebesar Rp. 83,4 triliun; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp. 82,7 triliun; Kementerian Pekerjaan Umum Rp. 74,9 triliun; Kementerian Agama Rp. 49,6 triliun; Kementerian Kesehatan Rp. 44,9 triliun; Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp. 41,5 triliun; dan Kementerian Perhubungan Rp. 39,2 triliun.

Sementara itu, dalam tahun 2013 anggaran pendidikan telah mencapai Rp345,3 triliun, dan pada tahun 2014 mendatang direncanakan sebesar Rp371,2 triliun, atau naik 7,5 persen. Alokasi diarahkan untuk meningkatkan mutu, akses dan pemerataan pelayanan pendidikan. Tujuannya, untuk mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia, sekaligus memanfaatkan bonus demografi dan momentum 100 tahun Indonesia merdeka.

Adapun alokasi anggaran pada Kementerian Kesehatan diprioritaskan untuk peningkatan akses dan kualitas kesehatan. Pemerintah merencanakan untuk membangun Puskesmas perawatan di daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan yang berpenduduk. Selain, itu juga diberikan bantuan operasional kesehatan sebanyak 9.536 puskesmas.

Pemerintah terus berupaya untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan, salah satunya dengan meningkatkan pelayanan ibu bersalin, yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Pemerintah juga akan meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin, hingga mencapai 100 persen. Dengan berbagai program dan kegiatan itu, pemerintah upayakan derajat kesehatan masyarakat makin meningkat di seluruh pelosok tanah air.

Di bidang pertahanan, dialokasikan dana untuk mendukung terlaksananya modernisasi dan peningkatan alat utama sistem persenjataan (Alutsista). Tujuannya, agar percepatan pembangunan kekuatan dasar minimum (Minimum Essential Forces/MEF), dan pengembangan industri pertahanan nasional dapat dicapai. Di samping penyediaan anggaran, pemerintah juga telah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kontribusi industri pertahanan nasional.

Tidak kalah pentingnya dengan pertahanan negara, alokasi anggaran untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diprioritaskan.  Alokasi ini ditujukan untuk peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat melalui pelaksanaan reformasi Polri.

Anggaran tersebut juga disediakan untuk memenuhi fasilitas, sarana dan prasarana, serta peralatan Polri, untuk meningkatkan kemampuan pengamanan di daerah hingga daerah pelosok.

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan rasio polisi dengan jumlah penduduk sebesar 1 berbanding 575, yang dilaksanakan antara lain dengan menambah jumlah personil Polri sebanyak 20.350 personil pada tahun 2014.

Dalam tahun 2014, pemerintah akan penuhi persentase alat utama dan alat khusus kepolisian secara bertahap, yang direncanakan mencapai 41 persen.  Dengan pembangunan ini, diharapkan Polri dapat menjalankan tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan lebih baik lagi.



------ Artikel Terkait ------

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar