Selamat Datang di Website Widyaiswara Kemendagri

Sabtu, 14 September 2013

Pemerintah Segera Terbitkan PP tentang Pendaftaran Ormas Tidak Berbadan Hukum

Surya Karya, Jakarta - Pemerintah segera menerbitkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) menjadi peraturan pemerintah (PP) setelah berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).

"Terbitnya peraturan pemerintah ini sebagai tindak lanjut operasionalisasi dari UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas yang memudahkan bagi ormas dan pejabat pemerintah baik di pusat maupun di daerah dalam tata cara melayani ormas," kata Kasubdit Ormas Ditjen Kesbangpol Kemendagri Bahtiar di Jakarta, Rabu (4/9).

Bahtiar menegaskan, UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas sebenarnya sudah bisa dilaksanakan karena sudah mengatur berbagai hal tentang ormas.

"Prinsipnya UU tentang Ormas ini sudah bisa dioperasionalisasikan namun untuk memudahkan teman-teman di jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta ormas sendiri, diterbitkan peraturan pemerintah yang intinya berisi tata cara dalam melayani ormas," katanya lagi.

Ia menjelaskan awalnya pemerintah -- yang terdiri enam kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kehakiman di bawah koordinasi Kantor Menko Polhukam, akan menerbitkan tujuh PP.

Namun, katanya, ada tiga PP yang segera diterbitkan itu yaitu PP tentang Pemberdayaan Ormas, PP tentang Tata Cara Pendaftaran bagi Ormas yang Tidak Berbadan Hukum, dan PP tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif. "Tapi, bisa saja dari tujuh PP itu diringkas hanya tiga atau empat PP. Ini semua masih dalam proses pembahasan," katanya.

Ia menjelaskan, RPP tentang tata cara pendaftaran bagi ormas yang tidak berbadan hukum ini hanya mengatur tata cara pendaftaran bagi ormas yang tidak berbadan hukum. Pasalnya, untuk ormas yang sudah berbadan hukum, sudah ada aturannya tersendiri, yang pendaftarannya di Kemenkumham.

Bahtiar menambahkan, PP tentang tata cara pendaftaran ormas yang tidak berbadan hukum ini nantinya akan menjadi acuan teknis bagi Kemendagri, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk melayani pendaftaran ormas.

Setelah terdaftar, ormas akan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Terkait PP yang mengatur sanksi bersifat teknis seperti siapa yang berhak memberikan sanksi untuk ormas yang terdaftar di pusat, provinsi, kabupaten dan kota.



------ Artikel Terkait ------

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar